Peristiwa Amul Jamaah, Tonggak Sejarah Berdirinya Daulah Bani Umayyah

Intisari-Online.com -Ada satu peristiwa yang dianggap sebagai penanda lahirnya Dinasti Bani Umayyah.

Itu adalah peristiwa kesepakatan antara HasanHasan bin Ali dan Muawiyah bin Abu Sofyan yang dikenal sebagai peristiwa Amul Jamaah.

Dalam kesepakatan itu ada catatan:sepeninggal Muawiyah pemerintahan harus dikembalikan ke tangan umat Islam--lewat musyarawah.

Amul Jamaah dikenal juga sebagai Tahun Persatuan, terjadi pada25 Rabiul Awwal 41 Hijriah atau sekitar tahun 661 Masehi.

Amul Jamaah merupakan salah satu peristiwa besar dalam sejarah Islam yang mengakhiri Perang Saudara Islam I, juga sebagai penanda berdirinya Daulah Umayyah di Damaskus atau Dinasti Bani Umayyah.

Pada pertengahan 650-an, umat Islam terlibat Perang Saudara Islam I atau sering disebut sebagai Fitnah Pembunuhan Utsman.

Peristiwa ini diawali dengan terbunuhnya Khalifah Utsman oleh pemberontak.

Kejadian itu mem buat Muawiyah bin Abu Sufyan atau Muawiyah I, yang masih kerabat Ustman, dan sebagian umat Muslim di Madinah geram.

Muawiyah adalah sepupu Utsman yang pada saat itu menjabat sebagai Gubernur Suriah.

Khalifah Ali bin Abi Thalib sebagai pengganti Ustman dianggap tidak mampumemenuhi tuntutan Muawiyah I, Aisyah, dan sebagian penduduk Madinah dalam memberi keadilan bagi Utsman.

Hal itulah yang mendasari terjadinya perang saudara antara umat Islam ketika itu.

Bahkan, Muawiyah tidak mau mengakui Ali sebagai khalifah sampai tuntutannya untuk membalas pembunuhan Utsman terselesaikan.

Lalu terjadilahPerang Jamal atau Perang Unta pada 656, yang sekaligus mendandai dimulainya Perang Saudara Islam I.

Setelah itu, umat Muslim terlibat dalam Perang Shiffin, hingga adanya pengkhianatan golongan Khawarij yang mengakibatkan terbunuhnya Khalifah Ali.

Setelah Ali wafat, putra tertuanya, Hasan bin Ali dibaiat oleh orang-orang Madinah menjadi khalifah selanjutnya.

Tapi sekitar tiga bulan setelah dibaiat, Hasan bin Ali memilih menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah I.

Peristiwa penyerahan kepemimpinan dari Hasan kepada Muawiyah kemudian dikenal sebagai Amul Jamaah atau Tahun Persatuan.

Hasan bin Ali memilih menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah I guna menghindari perang berkepanjangan dan mencegah tragedi seperti terbunuhnya Utsman, Perang Jamal, Perang Shiffin, dan pengkhianatan golongan Khawarij kembali terjadi.

Kendati demikian, penyerahan kekuasaan juga disertai beberapa syarat dari Hasan.

Berikut beberapa persyaratan dari Hasan yang tertuang dalam perjanjiannya dengan Muawiyah I.

- Muawiyah I tidak menaruh dendam terhadap penduduk Madinah, Hijaz, dan Irak

- Muawiyah I harus membayar utang-utangnya (kepada Hasan dan Husain dengan sejumlah uang dari pajak)

- Setelah Muawiyah I, pemilihan atau pengangkatan khalifah harus diserahkan kembali padanya dan musyawarah umat Muslim.

Perjanjian damai tersebut terjadi pada 41H/661M, yang kemudian dikenal sebagai Tahun Persatuan atau Amul Jamaah, karena umat Muslim bersatu dalam satu kepemimpinan, yakni kepemimpinan Muawiyah I.

Segera setelah menerima penyerahan kekuasaan, Muawiyah I mendirikan Kekhalifahan Bani Umayyah dengan pusat pemerintahan di Damaskus, Suriah.

Dalam menjalankan pemerintahanya, Muawiyah I mengganti sistem pengangkatan khalifah, yang sebelumnya menganut sistem pemilihan menjadi sistem dinasti atau secara turun-temurun.

Langkah Muawiyah I jelas melanggar salah satu poin kesepakatannya dengan Hasan yang menyatakan bahwa setelah Muawiyah I, pemilihan atau pengangkatan khalifah harus diserahkan kembali pada Hasan dan musyawarah umat Muslim.

Meski demikian, Muawiyah I tetap menobatkan putranya, Yazid bin Muawiyah, sebagai putra mahkota yang akan menggantikan kedudukannya.

Untuk mengamankan pencalonan putranya, Muawiyah I melakukan berbagai pendekatan kepada para pemuka masyarakat hingga seluruh lapisan masyarakat.

Dia bahkan mendekati para penentang keputusannya satu per satu, agar dapat menerima pencalonan putranya.

Meski masih banyak masyarakat yang menyangsikan keputusan Muawiyah I, Kekhalifahan Bani Umayyah di Damaskus dapat berdiri selama 90 tahun dengan sistem pengangkatan khalifah secara turun-temurun.

Artikel Terkait