Catat, Mengurus Sertifikat Tanah Bisa 0 Rupiah Alias Gratis, Begini Aturannya

Adapun pihak tertentu yang dimaksud dalam aturan ini meliputi:

1. Masyarakat tidak mampu;

2. Masyarakat yang termasuk dalam Program Pemerintah Bidang Perumahan Sederhana;

3. Badan hukum yang bergerak di bidang keagamaan dan sosial yang penggunaan tanahnya untuk peribadatan, pesantren, panti asuhan, panti jompo, cagar budaya, situs/tempat ziarah;

4. Veteran, Pensiunan PNS, Purnawirawan TNI, Purnawirawan POLRI dan Suami/Istri/Janda/Duda Veteran/Pensiunan PNS/Purnawirawan TNI/Purnawirawan POLRI;

5. Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dan tidak bersifat profit;

Wakif (pihak yang mewakafkan harta benda miliknya); atau

6. Masyarakat hukum adat.

Aturan ini semakin ditegaskan dalam Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No. 25 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif PNBP Terhadap Pihak Tertentu.

Pada Pasal 4 dijelaskan, kriteria pengenaan tarif 0 rupiah bagi pihak tertentu meliputi:

1. Masyarakat tidak mampu untuk pelayanan pendaftaran tanah pertama kali dan merupakan pemilikan yang pertama, dengan ketentuan:

- Untuk pertanian, di Pulau Jawa paling luas 1 hektar, dan di luar Pulau Jawa paling luas 2 hektar;

PROMOTED CONTENT