Bougainville diberi bujukan jika komunitas internasional akan menekan Papua Nugini agar menghormati referendum.
Namun semua tertunda karena Covid-19 yang memberi Papua Nugini alasan untuk mengesampingkan masalah kemerdekaan Bougainville.
Bougainville juga dikunjungi banyak pengamat internasional yang mengawasi berjalannya pemungutan suara tersebut, tapi kini mereka telah kembali ke asalnya masing-masing.
Papua Nugini harus mengatur keuangan antar pemerintah kemudian menarik kekuasaan dari Pemerintah Nasional ke Pemerintah Otonom Bougainville serta ulasan gabungan terhadap tonomi tersebut.
Saat ini kedua pemerintahan sepakat memindahkan kekuasaan tahun 2023 dan kemerdekaan utuh didapat 2027 mendatang.
Papua Nugini malah ternyata tidak menjadwalkan kapan kedua pemerintahan harus bertemu mengatur pemindahan kekuasaan.
Sementara itu alasan mengapa Papua Nugini 'malas' jika Bougainville pisah adalah kehilangan pendapatan dari Bougainville.
Baca Juga: Pasukan PBB Diturunkan, Ini yang Terjadi di Timor Leste Usai Lepas dari Indonesia
KOMENTAR