Perlawanan dan pelanggaran HAM di Papua
Ketidakpuasan warga Papua memicu lebih banyak perlawanan dengan pembentukan pergerakan politik-militer yaitu Organisasi Papua Merdeka (OPM).
Pasukan bersenjata melawan pertama kalinya pada 26 Juli 1964 di Manokwari.
Menurut laporan dari Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC) berjudul "Status Terkini Pergerakan Pro-Kemerdekaan Papua," aktivitas tambang Freeport pada 1973 memicu aksi militer OPM di Timika.
Pada Mei 1977, sekitar 200 gerilyawan OPM menyerang perusahaan tambang tersebut, dan pemerintah merespon dengan operasi militer.
Lahan Freeport awalnya menjadi lahan milik suku Amungm dan Komoro, yang merupakan suku asli Papua.
Dalam sebuah buku berjudul "Menggugat Freeport," penulisnya, Markus Haluk, yang juga eksekutif direktur dari United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) mengatakan 60 anggota suku Amungme menjadi korban kekerasan militer selama operasi tersebut.
Sementara itu, kasus pelanggaran dan kekerasan terus terjadi di Papua.
Ingin mendapatkan informasi lebih lengkap tentang panduan gaya hidup sehat dan kualitas hidup yang lebih baik?
Langsung saja berlangganan Majalah Intisari. Tinggal klik di sini
KOMENTAR