Tepatnya tahun 1999 referendum pemisahan diri Timor Timur diizinkan Presiden B. J. Habibie.
Setelah pengunduran diri Presiden Soeharto, kesepakatan yang disponsori PBB antara Indonesia dan Portugal diijinkan untuk sebuah referendum dalam pengawasan PBB pada bulan Agustus 1999.
Pemungutan suara yang jelas untuk kemerdekaan Timor Timur disambut dengan kampanye kekerasan milisi pro-integrasi Timor-Leste dengan dukungan dari Indonesia.
Dengan izin dari Indonesia, pasukan penjaga perdamaian multi nasional yang dipimpin Australia ditempatkan sampai situasi pulih.
Pada akhir 1999, administrasi Timor diambil alih oleh PBB melalui Pemerintahan Transisi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Timor Leste.
Tahun 2002 terbentuklah negara Timor Leste.
Tahun 2006 sepertiga mantan tentara nasional Timor Leste memberontak menuntut keadilan.
Pecah konflik antara pihak polisi yang mendukung pemerintah dengan pihak militer pada tanggal 30 Agustus 2001, rakyat Timor Leste memberikan suara dalam pemilihan pertama mereka yang diselenggarakan oleh PBB untuk memilih anggota parlemen.
Pada bulan Mei 2002, lebih dari 20.000 pengungsi telah kembali.
Pada tanggal 20 Mei 2002, Konstitusi Republik Demokratik Timor Leste mulai berlaku dan Timor Leste diakui independen oleh PBB.
Penulis | : | Muflika Nur Fuaddah |
Editor | : | Muflika Nur Fuaddah |
KOMENTAR