Pengakuan Trump atas kedaulatan Israel di dataran tinggi Golan merupakan tambahan dari serangkaian langkah yang pemerintahannya ambil guna melanggar konsensus internasional.
Selain itu ada pula pengakuan Yerusalem sebagai ibukota Israel.
Ia juga memberikan lampu hijau bagi Benjamin Netanyahu mantan Perdana Menteri Israel untuk memperluas kependudukannya, yang ilegal di bawah hukum internasional.
Sampai sekarang pemerintahan Biden menghindari berbicara langsung terkait posisi mereka atas status dataran tinggi Golan.
Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken menanyakan hal itu pada Februari lalu, tapi saat itu ia tidak menyatakan Deplu lanjut dengan keputusan pemerintah sebelumnya.
Saat itu, ia hanya menyebut dataran tinggi Golan "tetap menjadi kepentingan nyata bagi keamanan Israel" tapi status formalnya tidak jelas.
Baru-baru ini Washington Free Beacon menekan administrasi Biden atas masalah ini.
Merespon hal tersebut, pejabat Deplu mengatakan wilayah itu bukan milik siapa-siapa dan penguasaannya dapat berubah tergantung dinamika wilayah.
Penulis | : | Maymunah Nasution |
Editor | : | Maymunah Nasution |
KOMENTAR