Sementara itu dukungan juga datang dari partai Republik yang berupaya meloloskan undang-undang mengakui kedaulatan Israel atas dataran tinggi Golan.
Namun baru-baru ini tepatnya pada 25 Juni kemarin, Deplu AS menyangkal laporan media yang mengklaim administrasi Biden berupaya tidak mengakui klaim Israel atas dataran tinggi Golan.
Dikutip dari Middle East Eye, pejabat Deplu mengatakan Jumat lalu: "Kebijkaan kami di Golan tidak berubah."
Sementara itu Menteri Luar Negeri Israel Yair Lapid mengabaikan laporan itu sebagai cara "merusak pemerintahan baru".
"Siapapun yang menyebarkan rumor mengenai AS mundur dari mengakui Golan berniat merusak keamanan, kedaulatan dan siap sebabkan kerusakan nyata di Negara Israel dan hubungannya dengan AS, hanya untuk merusak pemerintahan baru," ujar Lapid dikutip dari Middle East Eye.
Dataran tinggi Golan diakui resmi sebagai bagian dari Suriah ketika mereka merdeka di tahun 1944, bertahun-tahun sebelum Israel dibuat.
Golan penting karena terhubung dengan Lebanon, wilayah kaya yang dicengkeram Israel selama perang 1967 dan perlahan-lahan dicaplok.
Penulis | : | Maymunah Nasution |
Editor | : | Maymunah Nasution |
KOMENTAR