Intisari-online.com -Otoritas Palestina (OP) kecewa berat dan umumkan telah membatalkan kesepakatan dengan Israel terkait pertukaran vaksin Pfizer.
Pejabat Palestina sebelumnya sudah dikritik oleh banyak pihak di media sosial saat kesepakatan itu diumumkan.
Banyak yang curiga dengan aksi Israel tersebut.
"Setelah tim teknis di kementerian kesehatan meneliti pengiriman pertama vaksin Pfizer yang diterima sore ini dari Israel, sudah jelas jika 90 ribu dosis yang kami terima tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kesepakatan," juru bicara OP Ibrahim Melhem mengumumkan dalam konferensi pers gabungan Jumat kemarin bersama Menteri Kesehatan OP Mai al-Kaila dikutip dari Al Jazeera.
"Sesuai anjuran Perdana Menteri Muhammad Shtayyeh menteri kesehatan untuk membatalkan kesepakatan dengan pihak Israel terkait pertukaran vaksin dan mengembalikan jumlah yang kami terima hari ini ke Israel."
Disparitas vaksin
Kesepakatan lahir dari desakan dunia kepada Israel untuk memastikan warga Palestina mendapatkan akses kepada vaksinasi.
Israel telah resmi membuka negaranya setelah memvaksinasi hampir 55% dari populasi mereka.
Atas hal itu mereka mendapat kritikan keras karena tidak berbagi vaksin sama sekali dengan 4,5 juta warga Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza.
Padahal Israel berhasil menginokulasi warga mereka dengan kecepatan mengagumkan.
Aktivis HAM telah mengatakan jika Israel sebagai negara penjajah wajib menyediakan vaksin kepada warga Palestina.
Israel menampik memiliki kewajiban tersebut, menunjuk kesepakatan perdamaian yang telah dicapai dengan warga Palestina di tahun 1990-an.
Disparitas dalam mengakses vaksin telah terjadi di seluruh dunia saat vaksin dalam jumlah besar pergi ke negara kaya.
Negara-negara tersebut telah membuat kemajuan menangani wabah mereka, dan kini mereka mulai berjanji memberikan suplai untuk negara lebih miskin yang tertinggal berbulan-bulan lamanya.
Termasuk pula dengan Israel, yang bermaksud berbagi vaksin dengan Palestina.
Lantas apa penyebab vaksin tersebut dikembalikan oleh Otoritas Palestina.
Warga Palestina yang menerima vaksin
Dari sisi Palestina, hanya 270 ribu warga yang telah menerima dua dosis vaksin di Tepi Barat dan Jalur Gaza, menurut kementerian kesehatan Palestina.
Sementara itu lebih dari 300 ribu infeksi telah tercatat di dua tempat tersebut dengan 3.545 kematian.
Sementara itu 30% warga Palestina yang layak menerima vaksin telah menerima setidaknya satu dosis vaksin menurut pejabat Palestina.
Mereka tinggal di Tepi Barat dan Jalur Gaza.
Menurut poling yang dirilis Selasa oleh Pusat Penelitian untuk Kebijakan dan Survei, 40% warga Palestina mau divaksin saat sudah tersedia, sementara 35% mengatakan mereka dan keluarga mereka tidak mau divaksinasi.
Warga Palestina telah menerima dosis vaksin dari Israel, Rusia, China, Uni Emirat Arab dan inisiatif global COVAX.
Sayangnya yang diterima dari Israel adalah vaksin yang sudah akan kadaluarsa.
Israel mengatakan pada Jumat kemarin akan mengirim 1 juta dosis vaksin virus Corona yang akan kadaluarsa ke OP.
Sementara itu Israel mendapatkan vaksin segar dengan jumlah yang sama yang akan masuk ke Palestina akhir tahun nanti.
"Israel telah menyepakati kesepakatan dengan Otoritas Palestina, dan akan menyuplai hampir 1 juta dosis vaksin Pfizer yang hampir kadaluarsa," ujar Perdana Menteri Israel yang baru, Naftali Bennett bersama kementerian pertahanan dan kesehatan.
Lebih dari 1,4 juta dosis dapat ditukar pada September atau Oktober 2021.
Pernyataan Bennett tidak mengatakan kapan tanggal kadaluarsa vaksin tersebut.
Namun badan militer yang mendaftarkan hubungan sipil di wilayah Palestina, COGAT, mengatakan Jumat kemarin jika mereka "sudah memindahkan 100 ribu dosis vaksin".
Ironisnya lagi, kementerian kesehatan Palestina mengatakan dalam pernyataan sebelumnya jika Pfizer adalah pengusul inisiatif pertukaran vaksin ini dengan embel-embel "mempercepat kampanye vaksinasi".