Advertorial
Intisari-Online.com - Apakah peran perempuan dalam perjuangan kemerdekaan Timor Leste benar-benar diakui? Inilah kisah pemberontak perempuan Timor Leste yang terlupakan.
Timor Leste menuju ke tempat pemungutan suara pada 12 Mei 2018 dalam pemilihan umum kedua dalam beberapa tahun.
Koalisi partai oposisi yang dipimpin oleh Kongres Nasional untuk Rekonstruksi Timor (CNRT) mengklaim kemenangan.
Lebih dari enam bulan kebuntuan politik telah memaksa Presiden Francisco Guterres untuk membebaskan parlemen pada Januari 2018, menyerukan pemilihan awal untuk pertama kalinya dalam sejarah singkat negara itu.
Kampanye yang dihasilkan sebagian besar berpusat pada isu-isu ekonomi, meninggalkan isu-isu gender yang kurang diperdebatkan.
Secara khusus, tidak ada kebijakan yang jelas untuk mengakui peran kunci yang dimainkan perempuan selama perlawanan negara terhadap Indonesia dari tahun 1975-1999.
Seperti kebanyakan pemilu Timor sejak kemerdekaan, jajak pendapat 12 Mei adalah kontes antara dua mantan pemimpin militer, Mari Alkatiri dan Xanana Gusmao.
Mereka menunjukkan bagaimana veteran laki-laki terkemuka dari perlawanan terus meningkatkan kepahlawanan mereka untuk keuntungan politik.
Dominasi protagonis pria dari perlawanan dalam politik Timor mencerminkan keuntungan sosial dan ekonomi dari pejuang perlawanan laki-laki.
Mereka mendapat manfaat dari kebijakan dan sikap sosial yang secara sah menghargai keberanian mereka di masa perang.
Tetapi bagi perempuan yang juga memainkan peran sentral dalam perang kemerdekaan Timor Leste, pengakuan atas kontribusi mereka diredam, dibatasi oleh pengaturan kebijakan yang memarginalkan peran penting yang dimainkan perempuan dalam membebaskan bangsa.
Konflik yang mengakibatkan hilangnya seperempat penduduk Timor Leste sebelum perang, dan mengharuskan semua untuk berkontribusi, termasuk ribuan perempuan Timor Leste.
Terkadang, para wanita ini memang bertarung bersama pria di garis depan.Tetapi lebih seringnya mereka aktif terlibat dalam klandestin, jaringan canggih informasi yang menyamar.
Mereka bertanggung jawab untuk menyelundupkan persediaan, obat-obatan, persenjataan, dan informasi ke garis depan.
Enam puluh persen klandestin adalah perempuan.
Tinggal di distrik Villa Verde Dili, Simona Tilman adalah seorang perawat yang pekerjaan rahasianya selama perang menggambarkan mosaik peran permpuan, namun jarang diakui oleh negara.
Dari kantornya di Palang Merah Internasional di Dili, Tilman berkoordinasi dengan rekan-rekan klandestinnya untuk mendistribusikan obat-obatan kepada mereka yang berperang di pegunungan.
"Kami mengirimkan obat ke depan, ke Xanana Gusmao," katanya.
"Kami mencuri persediaan dari Kantor Palang Merah dan mendistribusikannya kepada mereka yang berjuang di garis depan."
Ribuan orang lainnya secara aktif terlibat dalam operasi rahasia dan ilegal yang serupa.
Sering kali mereka berada tepat di bawah pengawasan pihak berwenang Indonesia di Dili.
Berbahaya dan pekerjaan penting, tetapi itu adalah pekerjaan tanpa gelar.
Hal-hal seperti inilah yang gagal diakui secara memadai oleh pemerintah Timor Leste.
Dr. Lia Kent dari Australian National University telah menghabiskan sebagian besar karirnya mengeksplorasi peran perempuan dalam masyarakat Timor pascaperang. Dia khawatir peran perempuan dalam perlawanan “kurang diakui.”
“Ada sedikit upaya resmi untuk mengingat kontribusi perempuan dalam perjuangan pembebasan,” kata Kent.
Perhatian utama adalah pengucilan efektif perempuan dari skema pemerintah yang dimaksudkan untuk "menghargai" dan memberi penghargaan kepada veteran atas layanan mereka.
Kent percaya sifat skema ini sedemikian rupa sehingga mereka melarang perempuan untuk benar-benar dapat mengakses manfaat mereka sebagai hasil dari kontribusi pribadi mereka terhadap perlawanan.
“Skema menghitung jumlah pensiun berdasarkan 'peringkat' seseorang dalam struktur perlawanan formal. Wanita jauh lebih kecil kemungkinannya dibandingkan pria untuk memegang pangkat formal, ”kata Kent.
Sementara banyak wanita menerima "pensiun kelangsungan hidup", ini tergantung pada mereka yang kehilangan pasangan dalam perang.
Ini mengabaikan kontribusi perempuan itu sendiri.
“97,5 persen wanita yang menerima kompensasi menerima pensiun kelangsungan hidup,” Kent dan Naomi Kinsella, seorang konsultan hak asasi manusia, menulis dalam sebuah studi tahun 2015.
“Ini berarti mereka tidak menerima pensiun sebagai pengakuan atas kontribusi mereka sendiri, tetapi kontribusi anggota keluarga.”
Kekhawatiran Kent digaungkan dalam laporan 2010 oleh Pusat Internasional untuk Keadilan Transnasional.
Ditemukan bahwa “Dengan memilih untuk menghargai sisi bersenjata dan klandestin dari gerakan perlawanan, negara telah meminggirkan peran perempuan selama perang saudara dan pendudukan Indonesia.”
Kesimpulan serupa ditarik oleh Asian Development Developt Bank pada tahun 2015: “Meskipun mereka terlibat secara aktif, banyak perempuan merasa kontribusi mereka belum cukup diakui.”
Akan tetapi, kurangnya pengakuan yang bertahan lama ini bukanlah satu-satunya tantangan yang dihadapi oleh perempuan di Timor-Leste kontemporer.
Masalah pengakuan masa perang hanyalah salah satu dari berbagai masalah gender di negara ini, bukan satu-satunya contoh kebijakan yang gagal terhadap perempuan Timor.
Kekerasan dalam rumah tangga baru dilarang pada tahun 2010, dan kekerasan seksual dan fisik tetap lazim.
The Asia Foundation pada tahun 2015 melaporkan bahwa 59 persen wanita Timor-Leste dalam hubungan antara usia 15-49 tahun telah mengalami beberapa bentuk kekerasan seksual atau fisik.
Mungkin yang mengkhawatirkan, penelitian menemukan bahwa lebih dari 80 persen orang Timor pria dan wanita percaya bahwa “dapat dibenarkan bagi seorang suami untuk memukul istrinya dalam keadaan tertentu.”
Prevalensi kekerasan seksual sangat mengerikan mengingat sejauh mana perempuan Timor mengalami trauma yang sama selama pendudukan Indonesia, ketika kekerasan seksual dipersenjatai terhadap penduduk lokal, sering kali klandestin.
Mengakui peran yang dimainkan perempuan dalam perlawanan Timor Leste tidak akan menghilangkan momok ini dalam masyarakat Timor Leste modern.
Namun hal itu menunjukkan komitmen pemerintah untuk menghargai dan menghormati perempuan Timor secara lebih luas.
Terlepas dari dampak perang yang tidak diragukan lagi terhadap perempuan, konflik ini juga memajukan hak-hak perempuan.
Di Barat, kengerian perang disandingkan dengan berbagai kemajuan dalam kesetaraan gender.
Sifat konflik yang memakan banyak waktu mengharuskan setiap orang berkontribusi pada upaya, di garis depan dan depan rumah, menciptaan peluang baru bagi perempuan.
Tetapi begitu senjata tidak terdengar lagi, masyarakat pascaperang sering kali menolak perubahan sosial yang dibawa oleh konflik.
Di Barat, tahun-tahun pascaperang menyaksikan perlawanan sengit terhadap kemajuan kesetaraan gender tahun 1940-an.
Dekade berikutnya melihat banyak dari kemajuan itu ditolak begitu saja: setelah begitu banyak kemajuan, kesetaraan gender mengambil langkah mundur.
Risiko dinamis ini sedang direplikasi di Timor-Leste saat ini, melansir The Diplomat (16/55/2018)
Jika kebijakan terus gagal untuk melindungi perempuan dan meminggirkan kontribusi mereka terhadap pembebasan negara, sulit untuk melihat kesepakatan yang lebih baik bagi perempuan di Timor-Leste di masa depan.
“Apakah menurut Anda para wanita perlawanan akan pernah menerima pengakuan yang pantas mereka terima?”
Tilman menjawab hanya dengan optimisme samar.
"Mungkin. Mungkin suatu hari."
Ingin mendapatkan informasi lebih lengkap tentang panduan gaya hidup sehat dan kualitas hidup yang lebih baik? Langsung saja berlangganan Majalah Intisari. Tinggal klik di https://www.gridstore.id/brand/detail/27/intisari