Intisari-Online.com - Masa operasi Satuan Tugas (Satgas) Nemangkawi di Papua diperpanjang selama enam bulan.
Perpanjangan ini mulai berlaku pada 1 Juni 2021.
Personel TNI-Polri yang tergabung dalam satgas tersebut masih terus memburu kelompok kriminal bersenjata (KKB Papua).
Selain kasus dengan KKB Papua, konflik dan kekerasan di Papua dipicu oleh beberapa faktor yang tumpang tindih.
Hal itu termasuk sejarah politik integrasi Papua ke Indonesia, marginalisasi ekonomi orang Papua di provinsi yang kaya sumber daya, dan pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan intens.
Keluhan-keluhan yang belum terselesaikan inilah yang memunculkan berbagai kelompok pro-kemerdekaan.
Dilansir dari The Diplomat, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), pada tahun 2009 mengembangkan proposal untuk dialog perdamaian berdasarkan rasa hormat, minat yang tulus, mendengarkan secara aktif, dan pertanyaan praktis , yang akan dilakukan di Papua sebagai salah satu cara untuk memutus siklus kekerasan.
Dialog ini dirancang untuk membangun kepercayaan antara Papua dan Jakarta, yang kemudian dapat digunakan sebagai modalitas untuk mulai menangani keluhan Papua.
Namun usulan tersebut tidak pernah ditanggapi serius oleh pemerintah pusat.
Pemerintah pusat tampaknya “trauma” dengan prospek mempertimbangkan sesuatu yang menyerupai dialog.
Mereka menilai hal itu hanya akan berujung pada usulan rakyat Papua untuk memilih referendum atau bahkan kemerdekaan, sebagaimana dicontohkan oleh pengalaman mantan Presiden BJ Habibie saat bertemu dengan 100 pemimpin Papua di Jakarta pada 26 Februari 1999.