Intisari-Online.com - Australia telah dituduh "menyedot" jutaan dolar per bulan dari pendapatan minyak yang seharusnya menjadi milik Timor Leste.
Hal itu terjadi karena pemerintah belum meratifikasi perjanjian perbatasan laut.
The Guardian (15 April 2019) melaporkan, dengan perkiraan menunjukkan pendapatan yang diambil oleh Australia sejak penandatanganan perjanjian berjumlah lebih dari bantuan luar negeri Australia yang diberikan kepada Timor Leste, dan lebih besar dari yang dibelanjakan Timor Leste untuk kesehatan dalam satu tahun.
Perkiraan bervariasi antara $ 350.000 (Rp5,2 miliar) dan $ 2,9 juta (Rp43,3 miliar) per minggu yang ditarik Australia dengan terus mengklaim 10% dari pendapatan ladang gas dan minyak Bayu-Undan.
Terlepas dari hal tersebut, Australia tetaplah menjadi negara tetangga yang penting bagi Timor Leste.
Melansir Macau Business, Rabu (2/6/2021), Pemerintah Timor Leste pada Rabu menyetujui penandatanganan kesepakatan dengan Australia.
Kesepakatan itu untuk mendukung ketahanan masyarakat dan pemulihan ekonomi di Timor Leste akibat pandemi Covid-19.
Dalam sebuah pernyataan, pemerintah mengatakan bahwa kesepakatan tersebut disetujui oleh kabinet.
Kesepakatan tersebut bernilai sekitar €12,7 juta (sekitar Rp221,3 miliar) dan akan disalurkan, sebagian, melalui Program Pembangunan Suco Nasional Timor (PNDS).
Tujuannya adalah untuk “mendukung masyarakat dan meningkatkan infrastruktur mereka” melalui PNDS, serta untuk “menganggarkan dan mengimplementasikan proyek Bolsa Mãe generasi baru,” tambahnya.
Kontrak ini merupakan tambahan dari perpanjangan perjanjian kerjasama di bidang desentralisasi administrasi.
Itu merupakan sebuah program yang mewakili investasi sekitar €51 juta (Rp888,6 miliar) selama sepuluh tahun, yang disahkan oleh pemerintah pada bulan Mei.
Dalam hal ini, tahap baru proyek kerjasama dalam desentralisasi administrasi wilayah dan pembangunan infrastruktur daerah, yang dikenal sebagai PARTISIPA, dilaksanakan antara 1 Juli 2021 hingga 30 Juni 2031.
“Program ini bersifat nasional dengan unsur pelaksana di tingkat pusat dan daerah. PARTISIPA memiliki tiga komponen, pertama mendukung PNDS, Program Pembangunan Sucos Nasional, kedua meningkatkan kapasitas pemerintah kota dan otoritas, dan ketiga meningkatkan operasi dan pemeliharaan infrastruktur,” katanya.
“Fase baru dari program ini datang setelah sepuluh tahun kemitraan dengan kementerian administrasi negara dalam pembangunan desa, dengan pergeseran baru-baru ini ke bidang penguatan kota dan air,” sumber yang sama menambahkan.
Dalam hal PNDS, program kerja sama Australia dimaksudkan untuk memberikan subsidi tahunan sekitar €41.000 (Rp714,4 juta) untuk infrastruktur lokal ke setiap suco negara.
Program ini juga bertujuan untuk “memperkuat administrasi lokal dan meningkatkan layanan”, dengan sumber daya untuk mendukung fungsi pemerintah yang “membantu mempercepat agenda desentralisasi negara”.
Terakhir, proyek ini akan membantu meningkatkan operasi dan pemeliharaan infrastruktur suco, dimulai dengan sistem air.
Pada fase terakhir proyek, PARTISIPA menyalurkan sebagian dari aksi untuk mendukung respon terhadap pandemi Covid-19 dan dampak banjir awal April, yang menyebabkan 41 kematian dan orang hilang serta berdampak pada puluhan ribu keluarga.
“PARTISIPA bekerja dengan badan air baru, Bee Timor-Leste, untuk membangun sistem distribusi air darurat. Sejak banjir, Bee Timor telah berhasil membawa delapan juta liter air minum ke lebih dari 90 tangki di Dili,” katanya.
Program tersebut telah mendukung para pekerja garda terdepan yang terlibat dalam memerangi Covid-19, termasuk melalui penyediaan alat pelindung diri.
| Penulis | : | Tatik Ariyani |
| Editor | : | Tatik Ariyani |
KOMENTAR