Advertorial
Intisari-Online.com -Kedutaan Besar Republik Indonesia di Yangon, Myanmar, sedang menjadi sasaran amukan para pendemo di Myanmar gara-gara sebuah berita.
Seperti diberitakan, Indonesia kini tengah menjadi sasaran baru dari amukan massa anti-kudeta Myanmar.
Seorang pengguna Twitter, Hnin Zaw, mengunggah foto-foto terkait aksi unjuk rasa di depan KBRI Yangon, Selasa.
Dalam foto yang ia bagikan, para demonstran berdiri di depan gedung KBRI sambil memegang spanduk yang antara lain bertuliskan “Kami tidak perlu pemilu lainnya”.
Ada pula spanduk yang bertuliskan “Kami ingin pemerintah terpilih kami kembali” yang disertai dengan tagar “Hormati suara kami”.
Mereka menganggap pemerintah Indonesia telah mendukung junta militer yang melakukan kudeta.
Setelah diselidiki, ternyata anggapan tersebutmerujuk pada suatu berita yang dirilis oleh Reuters.
Berita apa yang dimaksud, simak uraiannya di halaman selanjutnya.
Kementerian Luar Negeri RI membantah pemberitaan yang menyebut bahwa Indonesia mendukung rencana militer Myanmar untuk menyelenggarakan pemilihan umum baru, setelah kudeta terhadap pemerintahan sipil negara itu pada 1 Februari lalu.
“Saya membantah adanya plan of action (rencana aksi—red). Itu sama sekali bukanlah posisi Indonesia,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah merujuk pada rencana aksi pemilu baru yang diberitakan Reuters tengah didorong oleh Indonesia untuk disetujui oleh negara-negara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN).
Sebaliknya, Faizasyah menegaskan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi sedang berupaya melakukan konsultasi dan mengumpulkan pandangan dari negara-negara ASEAN, sebelum pelaksanaan pertemuan khusus para menlu ASEAN untuk membahas krisis politik di Myanmar.
Pertemuan tersebut telah diamanatkan oleh Presiden Joko Widodo usai bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin di Jakarta, awal Februari.
Dalam sepekan terakhir Retno telah berkunjung ke Brunei Darussalam dan Singapura, dan akan dilanjutkan ke Thailand dalam waktu dekat guna berkonsultasi tentang peran ASEAN untuk membantu penyelesaian krisis politik Myanmar.
“Yang ingin kita garisbawahi adalah bagaimana kita menemukan satu solusi damai di Myanmar yang bersifat satu proses politik demokrasi yang inklusif, yang melibatkan semua pihak,” kata Faizasyah menegaskan.
Terkait unjuk rasa di depan KBRI Yangon, Faizasyah menjelaskan bahwa sejauh ini aksi tersebut berlangsung damai dan tanpa kekerasan sebagaimana dilansir Antara.
Namun, ia mengakui bahwa dalam beberapa waktu terakhir, situasi di Myanmar menjadi tidak stabil karena aksi demonstrasi yang terus berlangsung dari hari ke hari.
“Ini adalah realitas yang sedang dikelola oleh kedubes kita di Myanmar untuk memastikan bahwa masyarakat Indonesia yang ada di Myanmar tetap terlindungi,” ujar Faizasyah.
Berita Reuters
Media yang bermarkas di London, Inggris, Reuters adalah yang pertama menggulirkan kabar tentang rencana penerbangan Menteri Luar Negeri Indonesia ke Myanmar, menurut surat dari Kementerian Perhubungan tertanggal Selasa (23/2/2021).
Menurut informasi dari pejabat otentik yang diterima Reuters, Retno Marsudi juga telah menggalang dukungan di Asia Tenggara untuk pertemuan khusus tentang Myanmar.
Melansir Reuters pada Rabu (24/2/2021), terdapat informasi dari berbagai sumber yang mengatakan Jakarta mengusulkan ASEAN mengirimkan pengawas untuk memastikan para jenderal mengadakan "pemilihan yang adil dan inklusif".
Sontak kabar itu menyulut amarah massa anti-kudeta Myanmar, yang memperjuangkan hasil pemilu pada November lalu, di mana hasil dimenangkan oleh Aung San Suu Kyi, tapi ditentang oleh para jenderal militer hingga terjadilah kudeta.
Pertemuan di Myanmar memicu keraguan dari beberapa pengguna Twitter dan The Future Nation Alliance, sebuah kelompok aktivis yang berbasis di Myanmar.
Kelompok itu mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa kunjungan Retno akan "sama saja dengan mengakui junta militer".
The Future Nation Alliance menuntut pejabat asing bertemu dengan Htin Lin Aung, perwakilan dari Komite Perwakilan Pyidaungsu Hluttaw (CRPH), yang dibentuk oleh anggota parlemen yang digulingkan, yang telah ditunjuk sebagai "satu-satunya pejabat yang bertanggung jawab untuk hubungan luar negeri".
"Kami sangat menentang dan mengutuk Indonesia karena mengirimkan utusan pemerintah ke Burma untuk komunikasi resmi dengan rezim kudeta," kata pernyataan itu.
Militer Myanmar merebut kekuasaan pada 1 Februari setelah komisi pemilihan menolak tuduhan penipuan, setelah partai pimpinan Aung San Suu Kyi memenangi pemungutan suara.
Junta menjanjikan pemilu baru, tetapi tanpa menetapkan jadwal yang pasti.
Kudeta tersebut telah memicu protes massal setiap hari selama hampir tiga pekan dan pemogokan oleh banyak pegawai pemerintah.