Padahal seharusnya, dana tersebut digunakan untuk meningkatkan pembangunan di daerah.
Sri Mulyani pun menyoroti hal itu di depan para anggota DPD.
Dia tak ingin dana yang ditransfer oleh pemerintah pusat hanya menganggur dan mengendap di rekening.
"Ini yang mungkin jadi satu pemikiran kita. Bahkan pada bulan-bulan sebelum Oktober itu akunnya bisa mencapai di atas Rp 200 triliun, Rp 220 triliun di rekening daerah," ujar dia.
Enggan Bayar Pensiun
Sri Mulyani merasa keberatan dengan pemerintah daerah yang banyak merekrut Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), namun beban pembayaran pensiun diberikan kepada pemerintah pusat.
Sehingga menurut dia, beban pemerintah pusat untuk belanja pensiun semakin besar.
Sementara pemerintah daerah tak menanggung beban tersebut.
Penulis | : | Maymunah Nasution |
Editor | : | Maymunah Nasution |
KOMENTAR