Presiden Abdurrahman Wahid juga membubarkan Departemen Penerangan yang selama ini dianggap sebagai alat pembatas kebebasan pers.
Di era digital, UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) mengatur kebebasan di dunia siber atau internet.
Undang-undang ini telah direvisi beberapa kali, dengan tujuan agar seluruh rakyat Indonesia dapat mengakses dan menyebarkan informasi, serta terlibat secara aktif dalam proses pengumpulan, pelaporan, analisis dan penyampaian informasi dan berita.
Hal ini dikenal dengan istilah citizen journalism atau jurnalisme warga.
Dampak Positif Perkembangan Teknologi dan Aktivisme Digital
Perkembangan teknologi dan aktivisme digital memiliki dampak positif bagi masyarakat dan negara. Dampak positif tersebut antara lain adalah:
- Meningkatkan partisipasi politik dan sosial
Teknologi dan aktivisme digital memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi, berkomunikasi, berdiskusi, dan berkolaborasi dengan sesama warga negara atau kelompok tertentu.
Masyarakat juga dapat menyampaikan aspirasi, kritik, atau tuntutan kepada pemerintah atau lembaga lainnya dengan lebih cepat dan efektif.
Hal ini dapat meningkatkan kesadaran, keterlibatan, dan tanggung jawab masyarakat terhadap isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan publik.
- Mendorong transparansi dan akuntabilitas
Baca Juga: Dampak Positif dan Negatif Referendum Timor Timur pada 19 Oktober 1999