Apa Itu Supersemar? Kekuasaan Soeharto di Indonesia Lahir Darinya

Intisari - Online.com -Apa itu Supersemar?

Surat Perintah 11 Maret atau Supersemar adalah tonggak sejarah yang melahirkan Orde Baru, isi Supersemar sendiri masih menjadi perdebatan sampai sekarang.

Hingga kini, isi Supersemar masih menjadi kontroversi.

Sebab, naskah aslinya tak pernah ditemukan.

Latar belakang Supersemar

Tanggal 11 Maret dikenal dengan peristiwa bersejarah, yakni penerbitan Surat Perintah 11 Maret alias Supersemar.

Namun untuk memahami apa itu Supersemar tidak hanya belajar dari peristiwa 11 Maret saja.

Suasana politik saat itu juga menggambarkan apa itu Supersemar.

Baca Juga: Ternyata Secara Hukum, Posisi dan Kedudukan Supersemar Semakin Kuat Setelah Ini

Baca Juga: Mengenal Isi Supersemar, Latar Belakang dan Tujuannya Sampai Lahirkan Orde Baru

Surat ini berkaitan dengan momentum 55 tahun yang lalu, terjadi peralihan kekuasaan dari Presiden Soekarno ke Menteri Panglima Angkatan Darat Letjen Soeharto.

Ketika itu, beredar kabar Soekarno memberi mandat presidennya ke Soeharto demi memulihkan stabilitas politik nasional yang goyah karena Gerakan 30 September 1965.

Penyerahan mandat kekuasaan ini dilatarbelakangi gejolak di dalam negeri setelah peristiwa G30S/PKI pada 1 Oktober 1965.

MC Ricklefs dalam Sejarah Indonesia Modern 1200-2004 (2007) menulis, demokrasi terpimpin Soekarno mulai runtuh pada Oktober 1965.

Tentara menuding Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai dalang di balik pembunuhan tujuh jenderal.

Sikap ini memicu amarah dari para pemuda antikomunis, tapi apa sebenarnyaisi Supersemar?.

Pada akhir Oktober 1965, para mahasiswa membentuk Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) dengan dukungan dan perlindungan tentara.

Ada juga KAPPI (Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia), dan kesatuan-kesatuan aksi lainnya (KABI, KASI, KAWI, KAGI).

Baca Juga: Soekarno Terpojok hingga Keluarkan Supersemar untuk Atasi Demonstrasi Besar-besaran, Apa Latar Belakang Lahirnya Tritura?

Baca Juga: Inilah Dampak Tritura, Pengaruh Soekarno Makin Lemah hingga Berakhirnya Orde Lama

Semuanya tergabung dalam Front Pancasila.

Selain memprotes Soekarno yang tak bersikap apa-apa terhadap peristiwa G30S, rakyat juga memprotes buruknya perekonomian di bawah Sukarno.

Memasuki 1966, inflasi mencapai 600 persen lebih. Soekarno hanya mengabaikan suara rakyat.

Aksi unjuk rasa pun semakin kencang.

Pada 12 Januari 1966, Front Pancasila berunjuk rasa di halaman gedung DPR-GR.

Mereka menuntut tiga hal yang dikenal dengan Tritura.

Isi Tritura yakni:

1. Pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI)
2. Pembersihan Kabinet Dwikora dari unsur-unsur yang terlibat G30S
3. Penurunan harga

Baca Juga: Peran Pelajar dan Mahasiswa dalam Aksi Tritura Dikenang hingga Sekarang, Inilah Sejarah Lahirnya Tritura

Baca Juga: Pantesan Tetap Ngotot Tak Mau Bubarkan PKI, Ternyata SoekarnoSudah Tahu Penyebab Sebenarnya Tragedi G30S, Tapi Tidak Ada yang Mau Dengar

Puncaknya pada 11 Maret 1966.

Demonstrasi mahasiswa secara besar-besaran kembali terjadi di depan Istana Negara.

Demonstrasi ini didukung tentara. Menteri/Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal Soeharto pun meminta agar Soekarno memberikan surat perintah untuk mengatasi konflik apabila diberi kepercayaan.

Dikutip dari Harian Kompas, permintaan itu dititipkan Soeharto kepada tiga jenderal AD yang datang menemui Soekarno di Istana Bogor, 11 Maret 1966 sore.

Ketiga jenderal itu adalah Brigjen Amir Machmud (Panglima Kodam Jaya), Brigjen M Yusuf (Menteri Perindustrian Dasar), dan Mayjen Basuki Rachmat (Menteri Veteran dan Demobilisasi).

Permintaan Soeharto dianggap biasa oleh Soekarno. Maka, pada 11 Maret 1996 sore di Istana Bogor, Soekarno menandatangani surat perintah untuk mengatasi keadaan.

Isi Supersemar

Selama ini beredar beberapa versi Supersemar.

Baca Juga: Siapa Sangka Istri Bung Karno Inilah yang Menyelamatkan Presiden Pertama Indonesia Itu dari Amarah Jenderal Menjelang Supersemar dan Pasca G30S/PKI, Begini Ihwalnya

Baca Juga: 'Saya Akan Hantam Siapa Saja,' Ujar Soeharto Pasang Badan Demi Wujudkan Mimpi Ibu Tien Gunakan 'Tameng' TNI dan Supersemar Meski Banyak yang Nolak Proyek TMII

Ada yang dari Pusat Penerangan (Puspen) TNI AD, Sekretariat Negara (Setneg), dan dari Akademi Kebangsaan.

Namun dari berbagai versi yang beredar, tak ada satu pun yang asli.

Kendati demikian, ada beberapa pokok pemikiran Supersemar yang diakui Orde Baru dan dijadikan acuan.

Isi Supersemar yakni:

1. Mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya pemerintahan dan jalannya Revolusi, serta menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan Pimpinan Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris MPRS, demi untuk keutuhan Bangsa dan Negara Republik Indonesia, dan melaksanakan dengan pasti segala ajaran Pemimpin Besar Revolusi.
2. Mengadakan koordinasi pelaksanaan perintah dengan Panglima-Panglima Angkatan Lain dengan sebaik-baiknya.
3. Supaya melaporkan segala sesuatu yang bersangkut paut dalam tugas dan tanggung jawabnya seperti tersebut di atas.

Tujuan Supersemar

Supersemar bertujan mengatasi situasi saat itu.

Pada praktiknya, Setelah mengantongi Supersemar, Soeharto mengambil sejumlah keputusan lewat SK Presiden No 1/3/1966 tertanggal 12 Maret 1966 atas nama Presiden/Panglima Tertinggi ABRI/Mandataris MPRS/PBR.

Baca Juga: Layaknya Supersemar dari Soekarno, Soeharto Memberi Mandat Serupa kepada Jenderal Wiranto Lewat Inpres No.16 Tahun 1998 di Ujung Kekuasaannya, Benarkah Militer Bermain dalam Peristiwa 1998?

Baca Juga: Masih Seputar Kontroversi Surat Perintah 11 Maret alias Supersemar, dari Soal Kemarahan Soekarno Hingga Manuver Soeharto

Keputusan tersebut berisi:

1. Pembubaran PKI beserta ormasnya dan menyatakannya sebagai partai terlarang
2. Penangkapan 15 menteri yang terlibat atau pun mendukung G30S
3. Pemurnian MPRS dan lembaga negara lainnya dari unsur PKI dan menempatkan peranan lembaga itu sesuai UUD 1945.

Soekarno yang diasingkan tak bisa berbuat banyak. Sementara Soeharto mendapat kekuasaan yang semakin besar.

Hingga pada 22 Juni 1966, Soekarno menyampaikan pidato pertanggungjawaban di Sidang MPRS.

Pidato yang dikenal sebagai Nawaksara ini ditolak oleh MPRS.

Soekarno dianggap mengecewakan.

Dalam pidato itu, Soekarno bersikeras tidak mau membubarkan PKI.

Popularitas Soekarno kian tergerus.

Baca Juga: Mengenang Sejarah Suram Indonesia 11 Maret 1966, Kudeta Besar-besaran dengan Supersemar Sebagai 'Surat Sakti' Soeharto Gulingkan Soekarno

Baca Juga: Menjelang Lengsernya Presiden Soekarno, Ternyata Soeharto Diam-Diam Pernah Temui Istri Bung Karno Sampai Membuat Sang Presiden Meradang, Rupanya Ini yang Dibicarakan

Akhirnya, pada 7 Maret 1967, Soekarno melepas jabatannya.

Soeharto ditunjuk untuk menjadi penjabat presiden lewat Sidang MPRS.

Soeharto resmi menjabat sebagai presiden pada 27 Maret 1968.

Baca Juga: Rahasia Sejarah Terkuak, Inilah Sebabnya Mengapa Soeharto Tidak Ikut Diculik dan Dibunuh PKI, Benarkah Perencananya?

Baca Juga: Soekarno Sempat Marah Hingga Melempar Asbak, Apa yang Sebenarnya Terjadi di Balik Kelahiran Supersemar Itu?