Beberapa minggu terakhir, beberapa pejabat senior NLD, termasuk Konselor Negara yang diasingkan Aung San Suu Kyi, dihukum beberapa tahun penjara atas beberapa dakwaan yang dicurigai merupakan dakwaan buatan.
Berbagai sumber politik yang dihubungi tidak yakin mengenai kapan sanksi Uni Eropa terakhir akan diumumkan.
Pejabat tingkat tengah di Komisi Eropa masih berpikir sanksi ini akan dikonfirmasi minggu depan dan diterapkan di pertengahan Februari, mungkin sejak 21 Februari.
Namun seorang sumber senior dari komunitas NGO internasional mengatakan mereka telah diberitahu pengumuman akan alih-alih dibuat pada 21 Februari, dan penundaan karena isu teknis.
"Juga karena beberapa negara anggota berargumen jika sanksi bersamaan dengan peringatan 1 tahun kudeta artinya mereka harus menghukum setiap tahun di sekitar peringatan itu," ujar sumber tersebut.
Anggota tingkat tinggi dari National Unity Government (NUG), pemerintahan musuh Myanmar yang meluncurkan "perang pertahanan" melawan junta September lalu, mengatakan "sebagian besar" anggota Uni Eropa ingin 1 Februari menjadi hari mengumumkan sanksi ini.
Namun sedikit anggota-anggota yang tidak ingin disebut namanya berargumen di kemudian hari jika sanksi akan diterapkan juga pada MOGE, yang belum dipikirkan bahwa telah termasuk dalam daftar yang disetujui sebelumnya oleh firma-firma yang terkena sanksi, seperti papar anggota NUG.
"MOGE dan sektor migas Myanmar adalah sektor dengan pendapatan tertinggi dan ekonomi utama atau pilar finansial dari teroris junta militer," ujar Zin Mar Aung, menteri hubungan luar negeri NUG.
"Itulah sebabnya penarikan perusahaan-perusahaan migas dan pemberian sanksi terhadap MOGE akan membuat junta kehabisan uang dan membatasi kemampuan mereka membeli senjata-senjata untuk melukai populasi sipil."
Pendapatan minyak dan gas menyumbang hampir 50% dari kebutuhan mata uang asing junta, catat Yadanar Maung, seorang juru bicara untuk Justice For Myanmar, sebuah kelompok yang mengawasi pelanggaran militer.