Hampir Satu Tahun Junta Militer Myanmar Gerogoti Negara Itu, Uni Eropa Hukum Cukong Minyak dan Gas Myanmar, Dicurigai Jadi Sumber Dana Aktivitas Junta Militer, Tapi Ternyata Terkendala Ini

Intisari - Online.com - 1 Februari 2022 besok tepat 1 tahun pemerintahan Myanmar digulingkan oleh junta militer.

Bersamaan dengan hal itu, Uni Eropa sedang bersiap-siap menyiapkan sanksi keempat mereka terhadap junta militer Myanmar, dengan sumber mengatakan target tindakan ini seharusnya diumumkan hari Selasa besok bisa ditunda sampai pertengahan Februari.

Seorang sumber diplomatik yang meminta anonimitas mengatakan awalnya sanksi ini akan diumumkan secara publik pada 1 Februari.

Namun kini tampaknya sanksi ini akan diumumkan pertengahan Februari, setelah pertimbangan oleh beberapa negara anggota Uni Eropa.

Melansir Asia Times, penundaan ini berkisar di sekitar apakah sanksi akan diberikan kepada BUMN Myanma Oil and Gas Enterprise (MOGE), yang memiliki hubungan mendalam dengan militer.

Malah, MOGE merupakan salah satu kontributor finansial terbesar untuk rezim junta.

TotalEnergies, raksasa energi milik Perancis, yang telah beroperasi di ladang gas lepas pantai dengan MOGE bertahun-tahun, mengumumkan penarikan mereka dari negara itu minggu lalu.

TotalEnergies juga mengumumkan dukungannya kepada sanksi Uni Eropa lebih keras terhadap sektor minyak dan gas Myanmar, yang menjadi sumber utama pendapatan junta.

Baca Juga: Luput Dari Perhatian Dunia, Junta Militer Myanmar Terima Gelonggongan Senjata Pemusnah Massal Dari Musuh Abadi Amerika Serikat Ini, Aktivitas Pasukan Mematikan Ini Kian Mencurigakan

Baca Juga: Heboh 'Nusantara' Jadi Nama Ibu Kota Negara Baru, Ibu Kota Negara Myanmar Ini Malah Berakhir Jadi Kota Hantu, Padahal Sudah Pindahkan 1.000 Kuburan

Uni Eropa biasanya mengambil waktu lebih lama daripada AS atau Inggris untuk menerapkan sanksi internasional karena mereka memerlukan persetujuan dari 26 negara anggota dan harus melalui pengecekan hukum yang cukup panjang guna memastikan sanksi tidak melawan Pengadilan Hukum Eropa.

Brussels sejauh ini sudah menerapkan tiga sanksi ekonomi terhadap individu dan bisnis-bisnis yang terikat dengan junta militer yang mengambil alih kekuasaan hampir seminggu yang lalu setelah menggulingkan pemerintah yang terpilih secara demokrasi, rezim National League of Democracy (NLD).