Pada 12 Juli 2016, Pengadilan Arbitrase di Den Haag menolak klaim China di Laut China Selatan.
Pengadilan menambahkan, China telah mengganggu hak penangkapan ikan tradisional Filipina di Scarborough Shoal dan melanggar hak kedaulatan Filipina dengan mengeksplorasi minyak dan gas di dekat Reed Bank.
Sementara itu, pada Minggu (11/7/2021), Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken menyatakan bahwa kebebasan laut adalah kepentingan abadi semua negara.
Ada alasan mengapa wilayah tertentu di Laut Cina Selatan sangat diperebutkan.
Diperkirakan ada 11 miliar barel minyak yang menunggu untuk disadap di sana dan cadangan gas alam yang melimpah.
Sementara banyak negara mengklaim ladang petrokimia yang luas di bawah Laut Cina Selatan, termasuk Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, Taiwan, dan Vietnam, hanya China yang memiliki kekuatan ekonomi dan militer untuk membangun pulau buatan di sana – dan kemudian melakukan militerisasi pulau-pulau dengan puluhan tentara.
Dilansir dari wearethemighty.com, Kamis (8/7/2021), pasukan militer terbaru yang dikirim China ke wilayah tersebut adalah yang pertama bagi Partai Komunis China: kapal induk buatannya sendiri, Shandong.