Intisari-online.com - Pengawas undang-undang keamanan Nasional Australia menyebut tidak ada alasan mengapa ringkasan penuntutan rahasia terhadap mantan mata-mata Australia tidak bisa diterbitkan tiga tahun yang lalu.
Pengawas Independen Badan Keamanan Nasional Grant Donaldson pada 9 Juni 2021 mengadakan sidang terkait kasus J, mantan petugas intelijen militer yang dituduh membocorkan informasi rahasia.
Bocornya informasi rahasia itu secara potensial membuka identitas agen yang direkrut oleh agensi intelijen Australia guna menyadap pemerintah Timor Leste.
Mengutip Sydney Morning Herald, Saksi J alias Alan Johns dipenjara di Canberra selama 15 bulan setelah ditahan oleh Hakim Ketua ACT Lorraine Walker pada Mei 2018.
Donaldson tahun lalu meluncurkan penyelidikan terkait "keadaan unik" yang menuntut Saksi J disidang, dihukum kemudian ditahan.
Semua itu dilakukan dalam keadaan diam-diam tanpa ada publikasi ataupun berita apapun.
Rincian tambahan terkait kasus itu dipublikasikan Selasa lalu setelah pemerintahan federal mereview ringkasan.
Alasan kedua adalah rilisnya informasi ditemukan konsisten dengan dakwaan pengadilan.
Donaldson mengatakan ia gagal memahami mengapa ringkasan 500 kata itu tidak bisa dirilis 3 tahun sebelumnya saat ada persidangannya.
"Atas hal ini, keputusannya sudah bisa dipublikasikan dan tidak ada alasan khusus mengapa mereka tidak bisa merilisnya dahulu kala," ujarnya.
Kepala Organisasi Keamanan dan Intelijen Australia (ASIO) Mike Burgess mengatakan ia tidak percaya sidang rahasia sebagai masalah prinsip saja.
Menurutnya ada keadaan yang menyebabkan publikasi waktu dan tempat sidang menjadi informasi berharga bagi intelijen asing.
"Sidang di muka umum mengirim pesan paling kuat bagi semua yang mungkin berpikir mengenai keterlibatan dalam kekerasan ekstrimisme, spionase, atau campur tangan asing, yang kami siap mendeteksi dan menghentikan upaya mereka," ujar Burgess.
"Namun, ada beberapa area di mana kerahasiaan penting bagi kerja ASIO dan kerja agensi intelijen mitra kami.
"Melindungi informasi yang membeberkan sumber, kemampuan dan metode kami adalah hal yang perlu bagi ASIO."
Pengacara senior di Pusat Hukum HAM Kieran Pender mengatakan tidak ada tempat untuk sidang rahasia di Australia.
"Keadilan terbuka adalah prinsip demokrasi yang penting, dan perlu dilindungi," ujarnya dalam sebuah pernyataan.
"Kasus Saksi J sangat mengkhawatirkan. Tidak hanya karena ia disidang, dihukum dan dipenjara dalam kerahasiaan, tapi keberadaan kasusnya saja disembunyikan.
"Jika bukan karena beberapa keberuntungan, kasus ini tidak pernah dibeberkan ke masyarakat."
Pusat Hukum HAM telah mengusulkan sejumlah reformasi termasuk skema "advokat hukum terbuka" untuk memastikan kepentingan publik dalam hukum terbuka selalu dilindungi di pengadilan dan persyaratan bahwa alasan publik memberi hak agar pengadilan ditutup.
Presiden Dewan Hukum Australia Jacoba Brasch mengatakan ada beberapa kasus di mana perlindungan informasi keamanan nasional memerlukan tekanan informasi mengenai pelanggaran kriminal dan ditutupnya pengadilan ke publik.
Namun, Brasch mengatakan hukum terbuka adalah salah satu kunci utama dalam pengadilan yang adil.
"Hal ini adalah peran dasar dari hukum dasar bahwa sidang dilakukan dalam pengadilan terbuka, kecuali dalam keadaan sangat terkecuali," ujarnya.
Bulan lalu sidang dua hari untuk Bernard Collaery, mantan pengacara untuk mantan mata-mata yang dikenal sebagai Saksi K, diadakan secara tertutup.
Collaery, mantan Jaksa Agung ACT menghadapi prospek penjara karena dituduh membantu kliennya, Saksi K, membuka informasi mengenai operasi penyadapan Australia di pemerintahan Timor Leste.
Penyadapan itu dilakukan ketika negosiasi membahas sumber minyak dan gas di Laut Timor.
Ingin mendapatkan informasi lebih lengkap tentang panduan gaya hidup sehat dan kualitas hidup yang lebih baik?Langsung saja berlangganan Majalah Intisari. Tinggal klik di sini