Intisari-Online.com - Beberapa waktu lalu, heboh soal anggaran pertahanan sebesar Rp 1,7 kuadriliun yang diajukan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) yang dipimpin Prabowo Subianto.
Seperti yang diberitakan Kompas.com (1/6/2021), Kemenhan tengah menyiapkan proposal dana APBN untuk pemenuhan alat pendukung pertahanan Indonesia.
Hal itu tertuang dalam rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia Tahun 2020-2024 (Alpalhankam).
Dalam Pasal 2 ayat (1) disebutkan menteri menyusun perencanaan kebutuhan (Renbut) Alpalhankam Kemhan dan TNI untuk 5 (lima) Renstra Tahun 2020-2044 yang pelaksanaannya akan dimulai pada Renstra 2020-2024 dan membutuhkan Renstra Jamak dalam pembiayaan dan pengadaannya.
Dalam Pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa Renbut Alpalhankam Kemhan/TNI seperti yang diatur dalam Pasal 2 ayat 1 sejumlah 124.995.000.000 dolar AS.
Dana untuk pemenuhan peremajaan alutsista negara tersebut setara dengan Rp 1,7 kuadriliun.
Kuadriliun sendiri merupakan istilah jumlah nominal nol untuk memudahkan penyebutan.
Dikutip dari laman kamus internasional Merriam Webester, Selasa (1/6/2021), 1 kuadriliun setara dengan angka 1 diikuti dengan angka 0 berjumlah 15.
Maka, 1 kuardriliun adalah 1.000.000.000.000.000 alias 1.000 triliun. Sehingga angka Rp 1,7 kuadriliun berarti sama dengan Rp 1.700 triliun.
Nominal tersebut telah dibantah oleh Direktur Jenderal Strategis Kemenhan Rodon Pedrason.
"Jumlah anggaran untuk alutsista itu rahasia negara, tetapi angka yang disebutkan Rp 1,750 kuadriliun itu bukan itu," kata Rodon, dikutip dari Kompas.id.
Sementara itu, polemik ikut mewarnai kabar tentang anggaran pertahanan yang dinilai berjumlah fantastis tersebut.
Selain nominal anggaran yang fantastis, disebut juga bahwa pengadaan alutsista dengan skema pinjaman itu melibatkan para kolega Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Partai Gerindra.
Keterlibatan para kolega Prabowo dalam pengadaan alutsista yang ditargetkan rampung pada 2024 itu mulanya terungkap lewat identitas perusahaan yang menjadi rekanan Kemenhan.
Perusahaan yang menjadi rekanan tersebut yakni PT Teknologi Militer Indonesia (TMI).
Di tengah polemik soal anggaran pertahanan sebesar Rp1,7 kuadriliun tersebut, baru-baru ini Menhan Prabowo Subianto hadir sebagai bintang tamu dalam kanal Youtube Deddy Corbuzier.
Dalam video yang diunggah pada Minggu (13/6/2021) tersebut, Deddy Corbuzier juga menyinggung soal polemik anggaran pertahanan yang kabarnya diajukan Kemenhan.
Menanggapi pertanyaan, Deddy, Prabowo Subianto tidak menangkal terkait pengajuan anggaran pertahanan yang nominalnya mencapai Rp1.700 triliun, tetapi menegaskan bahwa anggaran tersebut belum disetujui.
Sementara terkait polemik yang beredar tentang adanya mafia dalam pengadaan alutsista, Prabowo Subianto juga tidak menampiknya.
Ia mengatakan bahwa potensi adanya mafia memang ada, namun ia mengungkapkan sudah punya strategi untuk mengatasi hal tersebut.
"Tapi yang bergulir ini kan karena alutsista ini dianggap katanya ada korupsi, ada mafia, ada macem-macem, ada Mr. M, Mr. ABCDEFGHIJ.. yang keluar kemana-mana," kata Deddy.
"Jadi gini, itu terjadi di mana-mana. Itulah yang mau kita tertibkan sekarang," kata Prabowo.
"Saya dapet perintah dari Presiden, mandat, perintah, itu saya sedang menata, begitu"
"Jadi kita minimalkanlah kemungkinan-kemungkinan yang tidak benar," imbuhnya.
Menurut Prabowo, perlu disusun suatu sistem untuk mengatasi potensi korupsi atau adanya mafia tersebut.
Pertama, adalah dengan melakukan negosiasi langsung dengan produsen. Kemudian, dengan melibatkan beberapa lembaga terkait masalah kontrak pengadaan barang.
"Sistemnya apa? Jadi sekarang, saya, banyak yang saya lakukan negosiasi langsung dengan produsen," katanya.
Hal itu dilakukan untuk mengetahui harga sebenarnya dari alutsista yang akan dibeli.
"Ya kan, kalau kita mau beli alat ini, harganya sebenernya berapa. Itu satu," jelas Prabowo.
"Nah, untuk menjaga bahwa kita pun tidak akan tergoda untuk terlibat dalam hal itu (korupsi), saya rencananya, dan kita sudah coba sekarang ini,
"Saya rencananya mau mengundang kejaksaan, BPKP, sama BPK, untuk periksa semua kontrak kita sebelum kontrak itu efektif," katanya.
"Jadi kontrak itu kan ada berapa tahap. Jadi ada kontrak awal, abis itu ada kondisi-kondisi yang harus dipenuhi, ya kan, kondisi keuangan, kondisi ini itu."
Prabowo menerangkan, bahwa dalam perjalanan tersebut, ia akan meminta lembaga-lembaga yang ia sebutkan untuk malakukan review.
Terkait hadirnya rencana anggaran pertahanan sebesar Rp 1.700 triliun, awalnya merupakan permintaan Presiden Jokowi kepada Menhan Prabowo untuk merancang rencana jangka panjang pertahanan Indonesia.
Dengan melihat situasi dan kondisi yang ada, Prabowo mengaku, merancang rencana untuk memenuhi permintaan tersebut.
"Master plan, saya terjemahkan ke bahasa Indonesia, rencana induk, begitu," jelasnya.
Namun, Prabowo menyayangkan adanya pihak-pihak yang sengaja membocorkan rencana anggaran tersebut untuk membuat kegaduhan.
Padahal, terkait pengajuan anggaran tersebut belum ada keputusan final.
"Itulah di Indonesia yang saya sangat prihatin ya itu, ada pribadi-pribadi yang mungkin mengutamakan kepentingan pribadi,
"Kemudian bisa istilahnya hal-hal yang harusnya rahasia dikeluarkan, padahal belum ada keputusan," katanya.
(*)