Intisari-Online.com - Isi perjanjian Renville antara Indonesia dan Belanda ditandatangani pada 19 Januari 1948.
Perjanjian tersebut disepekati setelah dilakukan perundingan yang berlangsung cukup lama.
Perundingan untuk menyepakati isi Perjanjian Renville ini telah dimulai sejak 8 Desember 1947, setelah Belanda melancarkan agresi militernya yang pertama.
Seperti diketahui, setelah Indonesia memroklamasikan kemerdekaannya, Belanda justru ingin kembali berkuasa di wilayah ini.
Datang dengan memboncengi utusan sekutu yang ditugaskan melucuti dan memulangkan pasukan Jepang setelah kalah Perang Dunia I, Belanda melanjutkan upayanya menguasai Indonesia dengan serangan militer.
Serangan yang dikenal sebagai Agresi Militer Belanda I tersebut dimulai pada 20 Juli 1947 tengah malam (atau tepatnya 21 Juli 1947).
Aksi Belanda itu tampak sudah sangat diperhitungkan, dimana mereka telah menempatkan pasukan-pasukannya di tempat yang strategis.
Apa yang terjadi di Indonesia menimbulkan kekhawatiran internasional sehingga dibentuk oleh PBB komisi khusus untuk menyelesaikan konflik berdarah tersebut, dan menghasilkan Perjanjian Renville yang sebenarnya banyak merugikan Indonesia.
Komisi Tiga Negara (KTN) merupakan badan bentukan PBB yang khusus menyelesaikan konflik Indonesia-Belanda.
Komisi ini dibentuk pada 25 Agustus 1947, setelah sidang PBB pada tanggal 1 Agustus 1947 menghasilkan sebuah resolusi Dewan Keamanan PBB.
Resolusi tersebut berisi seruan kepada Indonesia dan Belanda untuk menghentikan tembak menembak dan menyelesaikan konflik mereka dengan cara damai.
KTN mulai bekerja secara efektif setelah anggotanya datang di Indonesia pada 27 Oktober 1947.
Komisi tersebut beranggotakan negara pilihan Indonesia dan Belanda.
Richard C Kirby dari Australia dipilih sebagai wakil Indonesia, Paul Van Zeeland Belgia sebagai wakil Belanda.
Sementara itu, Frank B Graham mewakili Amerika Serikat sebagai pihak netral.
Kemudian, AS sebagai pihak netral menyediakan kapal USS Renville sebagai alat keamanan PBB di Indonesia sekaligus menjadi tempat perundingan antara Indonesia dan Belanda.
Meski pada akhirnya Perjanjian Renville ternyata belum bisa menyelesaikan konflik Indonesia-Belanda, apa saja yang disepakati dalam perjanjian tersebut?
1. Pembentukan Republik Indonesia Serikat (RIS) dengan segera.
2. Republik Indonesia merupakan negara bagian dalam RIS.
3. Belanda tetap menguasai seluruh Indonesia sebelum RIS terbentuk.
4. Wilayah Indonesia yang diakui Belanda hanya Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera.
5. Wilayah kekuasaan Indonesia dengan Belanda dipisahkan oleh garis demarkasi yang disebut Garis Van Mook.
6. Tentara Indonesia ditarik mundur dari daerah-daerak kekuasaan Belanda (Jawa Barat dan Jawa Timur).
7. Akan dibentuk Uni Indonesia-Belanda dengan kepalanya Raja Belanda.
8. Akan diadakan plebisit atau semacam referendum (pemungutan suara) untuk menentukan nasib wilayah dalam RIS.
9. Akan diadakan pemilihan umum untuk membentuk Dewan Konstituante RIS.
Baca Juga: Konsumsi Air Ketumbar di Pagi Hari Sangat Mujarab, Ini Manfaat yang Bisa Kita Dapatkan
Dalam perjanjian ini, banyak disebutkan tentang RIS atau Republik Indonesia Serikat.
Kesepakatan untuk membentuk RIS sendiri sebenarnya sudah ada sejak ditandatanganinya Perjanjian Linggarjati.
Namun, Belanda menyatakan keluar dari Perjanjian Linggarjati dan tak lama kemudian melancarkan agresi militernya.
Seperti Perjanjian Linggarjati, Perjanjian Renville pun masih gagal menyelesaikan konflik Indonesia-Belanda. Belanda kembali melancarkan agresi militernya yang kedua.
Meski begitu, 'perintah' untuk membentuk RIS terus hadir dalam kesepakatan Indonesia dan Belanda berikutnya.
Ide tersebut pun terealisasi setelah konflik Indonesia-Belanda diselesaikan melalui Konferensi Meja Bundar (KMB).
Akibatnya, negara Indonesia sempat berubah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS).
Kurang lebih selama setahun setelah pengakuan kedaulatan, Indonesia mengadaptasi bentuk negara Serikat, dengan memiliki sejumlah negara bagian yang dibentuk oleh Belanda.
(*)