Intisari-online.com - Konflik Papua memang selalu memanas, namun sebenarnya apa yang menjadi penyebab KKB kian meresahkan?
Dalam beberapa minggu terakhir ini misalnya, kekerasan yang dilakukan oleh KKB Papua atas pembunuhan prajurit TNI juga menjadi sorotan.
Sementara sebenarnya apa yang menyebabkan mengapa Papua begitu bergejolak.
Rupanya hal ini pernah dijawab oleh Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin, pada saat gugurnya Kabinda Brigjen TNI I Gusti Danny Nugraha.
Ia mengatakan ada 4 poin sejarah awal penyebab kemelutnya Papua.
Baca Juga: Cikal Bakal Terjadinya Konflik di Papua dan Lahirnya KKB Papua, Ada Adu Domba Belanda di Baliknya
Pertama dia menarik persepsi terkait referendum Papua tahun 1960-an.
Menurutnya, referendum tersebut bagi sebagian masyarakat Papua belum selesai.
"Padahal PBB telah menolak rencana referendum Papua dan memutuskan Papua menjadi bagian dari Indonesia yang tidak bisa diganggu gugat, jadi permasalahan adalah persepsi," katanya.
Kemudian masalah kedua adalah diskriminasi, terhadap masyarakat Papua, namun kondisinya telah membaik ketimbang 25 tahun sebelumnya.
Baca Juga: Kegilaan Commodus, Kaisar Roma yang Membuat Pemerintahan Jadi Mengerikan dan 'Penuh Darah'
Ketiga adalah rasa traumatis yang disebabkan oleh sisa-sia operasi militer Orde Baru yang terjadi belasan kali.
Keempat, adalah kegagalan otonom khusus (otsus) di Papua, dengan Triliunan yang digelontorkan dari Jakarta ke Papua namun hanya dinikmati elit.
"Tingkat kesejahteraan dan kesehatan warga Papua masih sama saja," ujar TB Hasanuddin.
Setelah itu munculah Organisasi Papua Merdeka (OPM), yang merupakan gerakan sparatis.
Menurutnya, ketika nama OPM statusnya diturunkan menjadi KKB mereka tak mendapat tindakan yang seharusnya.
"Menurut saya mereka tidak mendaptkan tindakan yang seharusnya, malahan korban TNI/Polri yang berjatuhan lebih banyak," imbuhnya.
"Kalau disepakati KKB ini kriminal murni meski tak ada bukti, tapi nyatanya mereka adalah kelompok sparatis yang ingin keluar dari NKRI, kenapa harus dilakukan pengekangan hukum secara masiv," imbuhnya.
Hasanuddin juga mengatakan BIN seharusnya tidak ikut campur ranah pertempuran, cukup menjalankan misi intelejen saja.
Sementara itu, ada beberapa solusi yang mungkin bisa dilakukan untuk membuat Papua lebih baik menurut Hasanuddin.
Solusinya adalah pendekatan kesejahteraan dan keamanan, menurutnya ini sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi.
Kemudian, pembangunan beberapa sarana dan prasarana seperti, sekolah, infrastruktur, jalan tol, sarana komunikasi dan pasar-pasar.