Intisari-Online.com - Junta militer Myanmar kian hari kian beringas dalam menghadapi para demonstran atau pihak mana pun yang menentang mereka.
Bahkan, seolah tak cukup dengan membantai para demonstran yang nyaris tanpa senjata serta menyeret mayat mereka, militer Myanmar kini malah gunakan senjata lebih berbahaya.
Sebuah senjata yang benar-benar terasa sangat tak pantas digunakan mengingat 'lawan' mereka hanyalah para demonstran yang bermodalkan spanduk, bukan senjata.
Tak ayal, penggunaan senjata tersebut memicu lonjakan jumlah demonstran yang tewas sebanyak 80 orang hanya dalam satu hari.
Senjata apakah yang dimaksud? Simak dalam ulasan berikut ini.
Sebelumnya, pasukan militer Myanmar sendiri disebut telah menewaskan lebih dari 700 warga sipil sejak kudeta 1 Februari oleh sebuah kelompok hak asasi manusia.
Banyak yang meyakini bahwa jumlah sebenarnya dari mereka yang terbunuh kemungkinan besar jauh lebih tinggi, menurut Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP), yang telah melacak kematian sejak kudeta dimulai.
Lebih mengerikan lagi, militer Myanmar juga diklaim melakukan hal tak pantas terhadap para jasad yang tewasa atau korban yang terluka.
Saksi mata serangan itu mengatakan mayat demonstran yang tewas dan terluka ditumpuk di atas satu sama lain di pagoda dan sekolah terdekat.
"Mayat dan orang yang terluka diseret oleh [pasukan]," kata seorang pria kepada Myanmar Now.
Bahkan militer Myanmar pun menghalang-halangi upaya tim medis untuk memberikan pertolongan kepada para korban luka tersebut.
Namun, kekejian itu belakangan malah dianggap tidak seberapa dibandingkan dengan penggunaan senjata mematikan oleh militer Myanmar.
Mereka diyakini telah menembakkan granat senapan ke pengunjuk rasa di kawasan dekat kota Yangon pada hari Jumat (9/4).
Serangan dengan granat inilah yang telah menewaskan lebih dari 80 orang menurut Association for Political Prisoners (AAP) dalam artikel yang dimuat Reuters, Minggu (11/4).
Rincian korban tewas di kota yang bernama Bago tersebut belum tersedia karena pasukan keamanan menumpuk mayat korban di kompleks pagoda Zeyar Muni dan menutup daerah tersebut, menurut saksi mata dan media domestik.
Menurut pemberitaan AAP dan Myanmar Now setidaknya 82 orang tewas selama protes terhadap kudeta militer yang berlangsung sejak 1 Februari 2021.
Penembakan dimulai sebelum fajar akhir pekan lalu dan berlanjut hingga sore hari.
"Ini seperti genosida, mereka menembaki setiap bayangan," menurut seorang demonstran bernama Ye Htut.
Banyak penduduk kota yang telah melarikan diri, menurut akun di media sosial. Seorang juru bicara junta militer Myanmar tidak dapat dihubungi untuk konfirmasi.
Namun, angka tersebut dibantah oleh pihak militer, yang mengatakan bahwa kudeta pada pemilihan umum November 2020 lalu yang dimenangi oleh partai Aung San Suu Kyi dianggap curang.
Komisi pemilihan pun telah menolak pernyataan tersebut.
Juru bicara Junta Mayjen Zaw Min Tun mengatakan pada konferensi pers pada hari Jumat (9/4) di ibukota Naypyitaw bahwa militer telah mencatat 248 kematian warga sipil dan 16 kematian polisi.
Pihaknya juga menyebut tidak menggunakan senjata otomatis.
Aliansi pasukan etnis di Myanmar yang menentang tindakan keras junta menyerang sebuah kantor polisi di timur pada Sabtu (10/4) menyebut sedikitnya 10 polisi tewas dalam aksi tersebut.
Militer mengambil alih pemerintahan secara sepihak pada bulan Februari, setelah melancarkan kudeta terhadap partai Liga Nasional untuk Demokrasi pemimpin sipil Aung San Suu Kyi yang memenangkan pemilihan kembali pada bulan November.
Pejabat militer membuat klaim "penipuan pemilu" yang meluas, meskipun komisi pemilihan tidak menemukan bukti untuk mendukung klaim tersebut.
Lebih dari 3.000 orang di Myanmar saat ini ditahan di bawah junta yang berkuasa, menurut AAPP.
Seruan untuk bantuan dan intervensi internasional telah dibangun. Christine Schraner Burgener, utusan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Myanmar, tiba di Bangkok pada hari Jumat untuk bekerja dalam menyelesaikan krisis, lapor AP.
Awal bulan ini, Burgener memperingatkan kemungkinan "pertumpahan darah" jika komunitas internasional tidak berbuat lebih banyak untuk mengatasi kekerasan.