Banyak pihak menuduh pemerintah Malaysia ingin hal itu segera beres karena membuat hubungan rusak dengan Korut.
Sebelum pembunuhan itu, dua negara memiliki hubungan baik selama 40 tahun yang diperkuat sejak Mahathir Muhammad mengisi jabatan Perdana Menteri tahun 1990-an.
Diyakini Mahathir yang saat kasus itu merebak masih menjabat, ingin memperbaiki hubungan itu.
Rupanya Malaysia tidak keberatan menjadi sekutu Korut di tengah sanksi PBB yang dijatuhkan ke negara itu.
Laporan PBB yang dirilis Maret 2017 menjelaskan Malaysia sebagai salah satu pelanggar utama yang menggunakan beberapa perusahaan Malaysia dan sosok pebisnis senior untuk terlibat dalam pencucian uang ke Korut.
"Beberapa anggota partai berkuasa terlibat terlalu dalam di jaringan finansial berkaitan dengan Korut sehingga pemerintah tidak ingin merusak hubungan ini; akan membuat Malaysia harus membayar dan menanggung malu dan bahkan sanksi internasional sendiri," ujar ahli Korea Utara di Universitas Leiden, Remco Breuker.
Sementara itu menurut penelitian Program Studi Keamanan MIT dan Harvard 2016 lalu, ada hubungan khas antara negara Asia Tenggara dan Korut yang menyebabkan Korut gemar melaksanakan aksi penuh dosanya di negara-negara Asia Tenggara, tidak terkecuali Malaysia.
Selain mengandalkan China, Korut juga memperluas penggunaan bisnis komersil Hong Kong dan Asia Tenggara.