Tak Punya Malu, Korea Utara Ketahuan Kirim Hacker untuk Curi Uang dari Perusahaan dan Bank-bank di Dunia untuk Biayai Negaranya dan Kim Jong Un

Intisari-Online.com - PBB melaporkan bahwa Korea Utara mempertahankan dan mengembangkan program rudal nuklir dan balistiknya sepanjang tahun 2020 yang melanggar sanksi internasional.

Korea Utara mendanai kegiatannya tersebut dengan sekitar $ 300 juta (sekitar Rp4,2 triliun).

Dana itu dicuri melalui peretasan dunia maya.

Pemantau PBB menilai bahwa pada tahun 2020 peretas yang terkait dengan Korea Utara "terus melakukan operasi terhadap lembaga keuangan dan lembaga pertukaran mata uang virtual untuk menghasilkan pendapatan" guna mendukung program nuklir dan misilnya.

Baca Juga: Jangan Asal Lihat 'Bandelnya' Iran dan Korut, Setiap Negara di Dunia Tak Boleh Asal Sembrono Begitu Saja Membuat Bom Nuklir, Mengapa?

"Menurut salah satu negara anggota, total pencurian aset virtual DPRK (Korea Utara), dari 2019 hingga November 2020, bernilai sekitar $ 316,4 juta (sekitar Rp4,4 triliun)," kata laporan itu.

Melansir Al Jazeera, Rabu (17/2/2021), yang terbaru, Departemen Kehakiman Amerika Serikat menuduh tiga programmer komputer yang bekerja untuk militer Korea Utara menggunakan serangan siber lintas batas untuk mengumpulkan uang bagi Korea Utara dan pemimpinnya Kim Jong Un.

Surat dakwaan federal yang disegel di pengadilan federal di Los Angeles, California menuduh Jon Chang-hyok (31), Kim Il (27) dan Park Jin-hyok (36), adalah anggota dinas intelijen militer Korea Utara, Biro Umum Pengintaian.

Baca Juga: Sosoknya Rahasia dan Bekerja di Belakang Layar, Inilah Biro 121 Pasukan Rahasia Korea Utara yang Bertugas Melalui Dunia Maya

Ketiga peretas bertanggung jawab atas serangkaian serangan dunia maya yang dimulai pada tahun 2014.

Mereka dituduh melakukan peretasan Sony Pictures Entertainment dan pencurian dari bank-bank di Asia dan Afrika yang dituduhkan dalam surat dakwaan.

Para peretas memeras atau mencuri lebih dari $ 1,3 miliar dalam bentuk tunai dan cryptocurrency, Departemen Kehakiman AS mengatakan dalam siaran pers yang mengumumkan tuduhan tersebut.

"Cakupan tindakan kriminal oleh para peretas Korea Utara sangat luas dan berlangsung lama, dan kisaran kejahatan yang mereka lakukan sangat mengejutkan," kata penjabat Jaksa Penuntut AS Tracy Wilkison.

"Tindakan yang dirinci dalam dakwaan adalah tindakan kriminal negara-bangsa yang tidak berhenti untuk membalas dendam dan mendapatkan uang untuk menopang rezimnya," kata Wilkison.

Baca Juga: Ketakutan Setengah Mati, Benjamin Netanyahu Langsung Telepon Joe Biden Pas Dengar Ancaman Iran, Terungkap Isi Pembicaraan dan Halyang Ditakutkan Israel JikaAmerika-Iran 'Berdamai'

Unit peretas militer Korea Utara dikenal di lingkaran keamanan siber sebagai "Lazarus Group" dan "Advanced Persistent Threat 38 (APT38)", kata Departemen Kehakiman.

Para peretas menargetkan Sony Pictures sebagai pembalasan atas film komedi The Interview yang menggambarkan penugasan pemimpin Korea Utara, menurut DOJ.

Dengan menggunakan pesan antar bank palsu, para peretas berusaha mencuri dari lembaga keuangan di Bangladesh, Vietnam, Taiwan, Meksiko, Malta, dan beberapa negara Afrika, tuduhan tersebut menuduh.

Skema lain yang diduga termasuk perampokan ATM senilai $ 6,1 juta dari Bank Islami di Pakistan, pembuatan ransomware WannaCry 2.0 yang merusak yang digunakan untuk memeras perusahaan dan Layanan Kesehatan Nasional Inggris.

Baca Juga: Jangan Asal Lihat 'Bandelnya' Iran dan Korut, Setiap Negara di Dunia Tak Boleh Asal Sembrono Begitu Saja Membuat Bom Nuklir, Mengapa?

Peretas Korea Utara diduga mencuri $ 75 juta dari perusahaan cryptocurrency Slovenia, $ 25 juta dari perusahaan cryptocurrency Indonesia, dan hampir $ 12 juta dari perusahaan New York menggunakan pintu belakang cryptocurrency yang berbahaya.

Kadang-kadang, tiga peretas Korea Utara bekerja dari lokasi di negara lain termasuk Rusia dan China, kata pejabat AS.

Beberapa kampanye spear-phishing menargetkan karyawan kontraktor pertahanan AS, perusahaan energi, kedirgantaraan, dan teknologi, serta Departemen Luar Negeri dan Departemen Pertahanan AS, kata para pejabat.

Artikel Terkait