Intisari-Online.com - Kudeta di Myanmar yang dilakukan oleh militernya kini tengah menjadi sorotan dunia.
Organisasi Perdamaian Dunia PBB pun turut mengecam aksi kudeta tersebut.
Namun, apa yang dilakukan Dewan Keamanan PBB justru ditentang China.
Melansir bbc.com (3/2/2021), China telah memblokir pernyataan Dewan Keamanan PBB yang mengutuk kudeta militer di Myanmar.
Dewan Keamanan PBB yang sedianya akan menyetujui pernyataan bersama para sokter dan staf medis puluhan rumah sakit di Myanmar dalam pertemuannya pada Selasa.
Namun, hal itu gagal setelah China tidak mendukungnya. Di mana China memiliki hak veto sebagai salah satu dari lima anggota tetap dewan.
Para dokter dan staf medis di puluhan rumah sakit di seluruh negeri itu menghentikan pekerjaannya sebagai protes terhadap kudeta tersebut dan untuk mendorong pembebasan Suu Kyi.
Ratusan petugas kesehatan, termasuk dokter senior, telah berpartisipasi dalam "gerakan Pita Merah", dengan banyak yang mengenakan pita merah di pakaian mereka untuk menunjukkan bahwa mereka menentang kudeta.
Secara online, banyak yang mengubah gambar profil media sosial mereka menjadi salah satu dari warna merah.
Beberapa petugas medis juga memakai simbol seperti pita hitam sebagai protes tanpa suara .
Menjelang pembicaraan, Utusan Khusus PBB untuk Myanmar, Christine Schraner, mengecam keras pengambilalihan militer yang terjadi setelah tentara menolak menerima hasil pemilihan umum yang diadakan pada November.
Dia mengatakan jelas bahwa "hasil pemilu baru-baru ini adalah kemenangan telak" bagi partai Suu Kyi.'
Dalam kritik lebih lanjut, kekuatan ekonomi utama Group of Seven (G7) mengatakan pihaknya "sangat prihatin" dan menyerukan kembalinya demokrasi.
"Kami menyerukan kepada militer untuk segera mengakhiri keadaan darurat, memulihkan kekuasaan kepada pemerintah yang dipilih secara demokratis, untuk membebaskan semua yang ditahan secara tidak adil dan untuk menghormati hak asasi manusia dan aturan hukum," kata pernyataan yang dirilis di London.
G7 terdiri dari Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris Raya, dan AS.
Sementara, China tidak mendukung persetujuan PBB sejalan dengan sikapnya selama ini, bahwa sanksi atau tekanan internasional hanya akan memperburuk keadaan di Myanmar.
Baca Juga: Badan Pertanahan Nasional Akan Tarik Semua Sertifikat Tanah Asli, Rupanya Hendak Dipakai untuk Ini
Hal itu telah diperingatkan China sejak kudeta terjadi.
Beijing sendiri telah lama memainkan peran melindungi negara dari pengawasan internasional.
Ia melihat negara itu penting secara ekonomi dan merupakan salah satu sekutu terdekat Myanmar.
Bersama Rusia, mereka telah berulang kali melindungi Myanmar dari kritik di PBB atas tindakan keras militer terhadap populasi minoritas Muslim Rohingya.
"Sikap Beijing terhadap situasi ini konsisten dengan skeptisisme keseluruhannya terhadap intervensi internasional," kata Sebastian Strangio, penulis dan editor Asia Tenggara di The Diplomat, kepada BBC.
Meskipun China mendapatkan keuntungan strategis dari keterasingan Myanmar dari barat, ini tidak berarti bahwa Beijing senang dengan kudeta tersebut, dia memperingatkan.
“Mereka memiliki pengaturan yang cukup baik dengan NLD dan berinvestasi banyak untuk membangun hubungan dengan Aung San Suu Kyi. Kembalinya militer sebenarnya berarti China kini harus berurusan dengan institusi di Myanmar yang secara historis paling mencurigakan dari niat China. "
"Melalui kebijakan luar negeri yang setara dengan gaslighting, China tampaknya menandakan dukungan diam-diam, jika bukan dukungan tegas, atas tindakan para jenderal," kata pakar Myanmar Elliott Prasse-Freeman, dari Universitas Nasional Singapura, kepada BBC.
"China tampaknya melanjutkan seolah-olah ini adalah 'masalah internal' Myanmar di mana apa yang kami amati adalah 'perombakan kabinet', seperti yang dikatakan media pemerintah China."
Meskipun menurutnya pernyataan PBB tidak akan membuat perbedaan langsung, itu masih akan berfungsi sebagai "langkah pertama untuk menyatukan tanggapan internasional. Itu tampaknya tidak akan terjadi," katanya.
Baca Juga: Sudahkah Anda Menggunakan Bahan Dapur Ini untuk Keluarkan Duri dari Kulit?
Di Myanmar, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) menuntut pembebasan segera orang-orang tang telah ditahan oleh militer segera. Ia juga meminta militer untuk menerima hasil pemilihan November, yang membuat NLD memenangkan lebih dari 80% suara.
Sementara itu, Amerika Serikat mengatakan tidak berhasil menghubungi militer Myanmar dan secara resmi menyatakan pengambilalihan itu sebagai kudeta.
Artinya, AS tidak dapat membantu pemerintah secara langsung, meskipun sebagian besar bantuannya diberikan kepada entitas non-pemerintah.
Uni Eropa, Inggris, Australia dan lainnya juga mengutuk pengambilalihan tersebut.
Baca Juga: Konflik Terjadi di Mana-mana, Belanja Militer Global Tahun Lalu Naik, Negara Manakah yang Terbesar?
(*)