Penulis
Intisari-online.com -Tanggal 1 Februari kemarin, militer Myanmar mengambil tindakan berupa menangkap pemimpin Myanmar, Aung San Suu Kyi.
Selain Suu Kyi, pejabat tinggi dan pemimpin lokal juga ditangkap oleh para militer.
Militer kemudian memberi alasan jika pemilihan umum November 2020 kemarin dipenuhi kecurangan.
Juga, dikatakan bahwa pemerintah sipil masih mengabaikan peringatan dari militer Myanmar.
Selanjutnya, kekuasaan jatuh ke Jenderal Min Aung Hlaing.
Dalam pernyataan resminya tertanggal 1 Februari, Biden meminta tentara Myanmar untuk segera menyerahkan kekuasaan dan meninjau kembali sanksi Myanmar.
Sanksi dicabut saat negara bergerak menuju demokrasi pada 2011.
"AS mencabut embargo terhadap Myanmar satu dekade lalu atas dasar berorientasi negara menuju demokrasi," kata Biden.
"Langkah mundur ini akan membuat kami perlu menilai kembali embargo dan tindakan lain yang sesuai."
"Kami akan bekerja dengan mitra di kawasan dan di seluruh dunia untuk memulihkan demokrasi dan supremasi hukum, dengan menyebut mereka yang bertanggung jawab menghalangi transfer demokrasi di Myanmar," kata Biden.
Myanmar dipimpin oleh seorang jenderal militer dari tahun 1962-2011.
Negara ini menyaksikan demonstrasi besar-besaran pada 1980-an dan 2000-an, yang mendorong militer untuk menyetujui peralihan kekuasaan secara bertahap.
Pada 2015, Suu Kyi memenangkan pemilihan pertama di Myanmar dan menjadi pemimpin tidak resmi.
Tetapi militer masih memiliki pengaruh besar dalam pemerintahan.
Pemimpin Senat Republik, Senator Mitch McConnell, menyebut penangkapan para pemimpin itu "menakutkan" dan "langkah mundur" bagi Myanmar.
“Pemerintahan Biden perlu mengambil sikap tegas.
"Sekutu dan mitra di seluruh dunia perlu mengutuk ancaman demokrasi ini, ”kata McConnell.
"Kami perlu mendukung rakyat Myanmar dalam perjalanan mereka menuju demokrasi dan memaksa mereka yang menghalangi untuk membayar harga."
Dalam sebuah pernyataan yang meminta tentara Myanmar untuk menyerahkan kekuasaan, Biden hanya menyebutkan kemungkinan untuk mengembalikan sanksi, belum lagi opsi intervensi militer.
Peristiwa yang terjadi di Myanmar merupakan tantangan eksternal pertama di bawah pemerintahan Biden.
Mantan Presiden AS Barack Obama dinilai berprestasi besar ketika memaksa pemerintah militer Myanmar menyerahkan kekuasaan.
Sementara itu beberapa pejabat AS yang tidak disebutkan namanya mengatakan efek sanksi ini akan dibungkam oleh China.
Dikutip dari New York Times, perusahaan raksasa komunikasi China, Huawei, sedang membangun jaringan internet dan komunikasi 5G di Myanmar.
China juga telah mendominasi pembangunan dam, pipa dan proyek energi.
Ingin mendapatkan informasi lebih lengkap tentang panduan gaya hidup sehat dan kualitas hidup yang lebih baik?Langsung saja berlangganan Majalah Intisari. Tinggal klik di sini