Belum Dilantik Jadi Presiden AS, Biden Sudah Dihadapkan pada Masalah Pemberontak Houthi Gara-gara Ulah Trump, Amerika Makin Susah hingga Jutaan Orang Bakal Makin Menderita

Intisari-Online.com - Melalui Menteri Luar Negeri Mike Pompeo, AS menyatakan bahwa mereka bakal memasukkan Houthi ke dalam daftar teroris.

Manuver pemerintahan Presiden Donald Trump itu justru menuai kekhawatiran, karena bisa memperburuk bantuan kemanusiaan.

Dengan sisa pemerintahan Trump yang tinggal 8 hari lagi, kebijakan ini bisa menyulitkan penggantinya, Joe Biden.

Biden bakal mendapatkan jalan terjal untuk memulai upaya diplomasi dengan Iran, yang selama ini mendukung Houthi.

Baca Juga: Dari Hanya Petugas Serampangan, Lalu jadi Pahlawan Pearl Harbor yang Tembaki Pesawat Jepang, Namanya Menjadi Orang Afrika-Amerika Pertama yang Diterakan pada Kapal Induk Angkatan Laut AS

Selain itu, pemerintahan baru AS nanti juga bisa kesulitan meninjau kembali hubungannya dengan Arab Saudi, yang selama ini membombardir Yaman.

Manuver Kementerian Luar Negeri AS ini jelas mengkhawatirkan pihak yang selama ini menjalani transaksi dengan kelompok tersebut.

Pekerja kemanusiaan maupun calon pemerintahan Biden sudah memeringatkan, kebijakan itu bisa menyulitkan penyaluran bantuan.

Padahal, saat ini Yaman sudah dideklarasikan oleh PBB berada dalam momen krisis kemanusiaan, dengan jutaan orang kelaparan.

Baca Juga: Indonesia Jadi Sorotan Dunia Usai Kecelakaan Sriwijaya Air SJ182, Disebut Sebagai Pasar Penerbangan Paling Mematikan di Dunia

Untuk itu, anggota parlemen AS menyerukan kepada Biden untuk membatalkan keputusan pemerintahan Trump yang mencap pemberontak Houthi Yaman sebagai 'organisasi teroris asing'.

Melansir Al Jazeera, Senin (11/1/2021), anggota parlemen mengecamnya sebagai 'berpandangan sempit' dan merupakan 'hukuman mati' bagi jutaan orang yang sudah kesulitan dalam perang yang terjadi selama bertahun-tahun.

Ketua Komite Urusan Luar Negeri DPR Gregory Meeks mengatakan keputusan yang diumumkan oleh Pompeo pada Senin pagi tersebut 'membahayakan nyawa rakyat Yaman'.

Dalam sebuah pernyataan hari Senin, Meeks mengatakan, "Pemerintahan Trump belum mengetahui bahwa mereka tidak dapat memberikan sanksi untuk keluar dari perang saudara."

Meeks juga mengecam apa yang dia gambarkan sebagai politisasi otoritas sanksi AS.

Baca Juga: Termasuk Pemilik Militer Paling Lemah di Dunia Bahkan Harus Berlindung pada India, Tapi Berbagai Fakta tentang Penduduk Negara Ini Justru Tak Disangka-sangka!

Pengamat politik dan kelompok bantuan telah mengantisipasi bahwa pemerintahan Trump akan menunjuk Houthi sebuah "organisasi teroris asing" sebelum Biden menjabat pada 20 Januari.

Pemerintahan Trump telah mengejar kampanye "tekanan maksimum" terhadap Iran dan sekutunya di kawasan itu, termasuk Houthi, yang bersekutu dengan Teheran.

Peter Salisbury, seorang analis Yaman di International Crisis Group (ICG), mengatakan keputusan itu tidak banyak membantu aktivitas dan berisiko "secara kolektif menghukum" warga Yaman.

Dalam serangkaian tweet, Salisbury mengatakan ICG telah menganalisis argumen untuk penunjukan tersebut; yaitu, bahwa sanksi tersebut "akan melemahkan mereka [Houthi] secara finansial dan meyakinkan pendukung mereka bahwa mereka tidak memiliki kelangsungan hidup jangka panjang", sementara memiliki efek ekonomi umum yang terbatas.

“Penelitian dan analisis kami menunjukkan sebaliknya,” tulis Salisbury. "Karena jika dampak dari penunjukan ini setengah buruk seperti yang diperkirakan, jutaan orang Yaman biasa yang berjuang untuk makan yang akan membayar harganya, sementara prospek perdamaian yang sudah jauh menghilang."

Baca Juga: Media Asing Soroti Mengapa Pesawat Indonesia Sering Jatuh, Ada yang Menyebut Karena Kombinasi Faktor Ekonomi, Sosial dan Geografi

Organisasi kemanusiaan juga memperingatkan bahwa langkah itu dapat memperumit kemampuan mereka untuk membantu warga sipil yang tinggal di daerah yang dikuasai Houthi.

Scott Paul, pemimpin kebijakan kemanusiaan Oxfam America, menggambarkan keputusan AS sebagai "kebijakan kontra-produktif dan berbahaya yang akan membahayakan nyawa tak berdosa".

Dia mengatakan dalam sebuah pernyataan: “Penunjukan ini tidak akan membantu menyelesaikan konflik atau memberikan keadilan atas pelanggaran dan pelanggaran yang dilakukan selama perang; itu hanya akan menambah krisis bagi jutaan orang Yaman yang berjuang untuk kelangsungan hidup mereka."

Baca Juga: Kemarin Jor-joran Bantu Taiwan, Mendadak Amerika Putuskan Hubungan, Namun China Bukannya Senang Malah Beri Peringatan Brutal, 'Kami Berterima Kasih Tapi...'