Bukan Timor Leste, Negara Tetangga Indonesia Ini Dukung Penuh Kebijakan Luar Negeri Tiongkok Sama Seperti Negara-negara Afrika, Pakar: Mereka Ingin Dibeli China

Intisari-online.com - China telah menggegerkan dunia selama dimulainya tahun 2020 ini.

Pertama dari gerakan mereka menggempur Laut China Selatan, Laut China Timur, perbatasan Lembah Galwan.

Selanjutnya mereka merampas hak demokrasi Hong Kong dan hendak lakukan hal yang sama di Taiwan juga.

Terkait Hong Kong, PBB tidak bisa berbuat banyak selain memberikan voting dalam penyelesaian hal tersebut.

Baca Juga: Mengeluh Sakit, Setelah Dioperasi Dokter Temukan Gumpalan Mengerikan Seberat 7 Kg di Perut Gadis Ini, Terungkap Kebiasaan Aneh yang Dilakukannya Sejak Kecil

Mengutip The Strategist, Dewan HAM PBB pada Juli lalu membuat voting untuk urusan Hong Kong.

Voting tersebut dilangsungkan untuk ke depannya menentukan apakah PBB akan memberi resolusi atas tindakan sewenang-wenang China terhadap Hong Kong.

Resolusi tersebut dilakukan dengan dukungan 53 negara.

Negara-negara tersebut antara lain Cuba, Iran, Venezuela, dan China sendiri.

Baca Juga: Wahai Pria, Jangan Lupakan 8 Langkah Perawatan Kulit untuk Anda di Atas Usia 40 Tahun, Salah Satunya Gunakan Pelembap Setiap Hari

Banyak negara yang menanyakan catatan HAM sebelum-sebelumnya.

Banyak dukungan bagi China, yang sebagian besar berasal dari negara-negara yang diberi hutangan oleh China seperti sebagian besar negara Afrika.

Mereka mengikuti kebijakan China karena mereka sudah terikat kontrak pembangunan infrastruktur di bawah Belt and Road Initiative (BRI) dari Beijing.

Namun ada juga negara yang sebenarnya tidak terlibat akan investasi tersebut tapi mendukung China.

Baca Juga: Hindari 4 Kebiasaan Tak Baik Ini Bila Tak Ingin Muncul Komedo dan Jerawat di Wajah, Salah Satunya Menaruh Ponsel Dekat Wajah

Bahkan negara tersebut adalah negara tetangga Indonesia!

Negara mana yang dimaksud?

Bukan Timor Leste, tapi ternyata Papua Nugini mengiyakan dan mendukung upaya China menekan demokrasi Hong Kong.

Sedihnya sejak Juli lalu belum ada laporan mengenai dukungan Papua Nugini di media mereka atau di media sosial.

Baca Juga: Sengaja Bikin Situasi Makin Runyam di Tengah Konflik dengan AS dan India, China Luncurkan Misi Kapal Induk Ganda dalam Latihan Militer yang Bikin AS Geram

Dukungan mereka sangat kontradiktif dengan semangat konstitusi negara itu sendiri.

Papua Nugini mengadopsi kemerdekaan demokrasi pada 1975, yang menjamin hak bagi warganya dan kebebasan pers.

Lalu mengapa mereka justru mendukung tekanan China pada demokrasi Hong Kong?

'Kami ingin hancurkan demokrasi'

Baca Juga: Sebut-sebut Itu Tindakan Sabotase, Pejabat Iran Ungkap Sosok Di Balik Ledakan Situs Nuklir Mereka yang Terjadi Juli Lalu, Tapi Ada Temuan Lain yang Ragukan Klaim Tersebut

Rupanya, Pengadilan Agung Papua Nugini sebelumnya telah melindungi kebebasan konstitusi terhadap dewan legislatif dan terhadap pemangku kebijakan.

Bahkan, mereka berupaya menghapus demokrasi dari tanah Papua Nugini.

Voting Papua Nugini tersebut tunjukkan betapa menyedihkannya kebijakan luar negeri negara tetangga Indonesia ini.

Mereka tidak ingin mengejar kebijakan independen, justru, mereka ingin bekerja sama dengan China jika memang diperlukan.

Baca Juga: Segelas Susu Hangat dan Satu Sendok Gula Merah Bisa Redakan Nyeri Sendi, Coba Juga Manfaat Lain dari Gula Merah untuk Berbagai Penyakit Ini

Disebut oleh Jeffrey Wall konsultan World Bank dan warga Australia yang sudah berhubungan dengan Papua Nugini selama 43 tahun, ada dua alasan mengapa Papua Nugini lakukan hal ini.

Pertama, Papua Nugini sudah mendaftar dalam Belt and Road Initiative (BRI) bersama negara-negara Afrika, sebuah program yang kini mulai meluas di seluruh Pasifik Selatan.

Istilahnya bagaikan China sudah membeli negara-negara tersebut, tidak memungkinkan bagi mereka untuk menolak mosi dari China.

Hal ini membawa alasan kedua yaitu keruntuhan ekonomi Papua Nugini.

Baca Juga: Layaknya Tidak Ada Batas Gender Lagi, Sekarang Marak Teroris Wanita di Indonesia Dan Bagaimana Kita Dapat Mencegahnya Tumbuh Makin Besar

Disebutkan jika Papua Nugini belum setuju menerima bantuan dari IMF dan World Bank yang senilai 3 Milyar Dolar Amerika.

Negosiasi sedang dilaksanakan pada Juli lalu tapi Papua Nugini sepertinya kehabisan waktu.

Ekonomi Papua Nugini terus-terusan runtuh, sebuah masalah yang diperburuk dengan penutupan tambang emas Porgera, yang sedang hendak dinasionalisasikan oleh pemerintah.

Pemerintah kehabisan uang cash, dan pembayaran pegawai negeri sipil dan anggota parlemen terus-terusan ditunda.

Baca Juga: Bentengi Diri dari Paparan Virus Corona dengan Tingkatkan Sistem Kekebalan Tubuh, Gunakan 4 Vitamin yang Terbukti Bisa Tingkatkan Sistem Imun Ini

Papua Nugini menolak bantuan IMF-World Bank karena kondisi yang harus mereka terima.

Pengalaman yang lalu tunjukkan jika kondisi yang terjadi libatkan devaluasi mata uang mereka, penjualan aset dan pengurangan pegawai negeri sipil dengan jumlah yang besar.

Pemilihan umum Papua Nugini kurang dari 2 tahun lagi, bagi mereka kondisi itu akan semakin sulit terutama bagi pemerintah.

Australia juga terlibat untuk menyokong Papua Nugini agar tidak jatuh dalam jebakan China, dengan memberikan bantuan hutang-hutang tanpa kondisi tertentu.

Baca Juga: Ribut dengana Yunani Atas Klaim Mediterania Timur, Turki Keluarkan Ancaman Militer pada Uni Eropa, Siap Lakukan Apapun Demi Jaga Martabatnya

Sampai saat ini, hanya bisa ditunggu bagaimana kondisi Papua Nugini selanjutnya, memilih untuk berdiri dengan meminta negara tetangga yang lebih dekat atau justru ikut dalam Belt and Road Initiative yang menekan negara Asia Pasifik lainnya.

Ingin mendapatkan informasi lebih lengkap tentang panduan gaya hidup sehat dan kualitas hidup yang lebih baik?Langsung saja berlangganan Majalah Intisari. Tinggal klik di sini