Intisari-Online.com - China dikecam masyarakat dunia atas perlakuan mereka yang dianggap menindas sejumlah besar warga suku Uighur, kelompok minoritas Muslim negeri itu, antara lain dengan menahan mereka di kamp-kamp khusus.
Di saat yang sama, China begitu mendukung sosok sekutu yang sama-sama memperlakukan minoritas muslim secara kejam untuk kembali memimpin di negaranya.
Melansir Asia Times, Kamis (3/9/2020), saat Myanmar memasuki musim pemilu, isu ekonomi, Covid-19 serta perang dan perdamaian diperkirakan akan mendominasi kampanye.
Tetapi bagi komunitas internasional, spekulasi berpusat ke arah mana kebijakan luar negeri Myanmar kemungkinan besar akan diambil setelah pemungutan suara: menuju hubungan yang lebih kuat dan lebih dekat dengan China atau pergeseran ke arah yang lebih independen.
Banyak yang telah berubah sejak para pemimpin di Beijing menyukai rezim militer otoriter Myanmar dan sangat curiga terhadap pemimpin oposisi dan ikon pro-demokrasi Aung San Suu Kyi.
Dalam diskusi pribadi baru-baru ini, perwakilan pemerintah China tidak merahasiakan bahwa mereka lebih suka melihat Suu Kyi dan Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD)-nya menang dan waspada terhadap para jenderal, yang menurut mereka semakin sulit untuk dipengaruhi dan dikendalikan.
Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan yang berpihak pada militer kalah telak dari NLD pada pemilu 2015 dan tidak jelas apakah hasilnya akan jauh lebih baik pada jajak pendapat November ini.
Sementara militer Myanmar melihatnya sebagai tugas mereka untuk mempertahankan kedaulatan negara dan berusaha untuk mengurangi ketergantungan nasional pada China, Suu Kyi justru beralih ke Beijing untuk mendapatkan bantuan ekonomi dan lainnya.
Baca Juga: Masih Tetap Konsumsi Karbohidrat, Tapi Berat Badan Bisa Turun, Kok Bisa? Begini Caranya!
Hal itu terjadi setelah para sekutu dan pendukung sebelumnya di Barat menjauhkan diri darinya karena krisis pengungsi Rohingya.
Dimulai pada Agustus 2017 dan masih berlangsung hingga kini, ribuan Rohingya telah terbunuh sementara ratusan ribu lainnya telah melarikan diri melintasi perbatasan ke Bangladesh karena tindakan keras militer Myanmar.
Sementara itu, Suu Kyi menolak disalahkan atas pembantaian tersebut yang oleh PBB dan pihak lain yang disebut sebagai kemungkinan "genosida".
Kekuatan ketiga dalam hubungan luar negeri Myanmar adalah Jepang, yang melihat bahaya geopolitik yang bergeser di kawasan itu dan dengan demikian tidak mengikuti Barat untuk mengecam Myanmar.
Dari 21 hingga 24 Agustus, Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi melakukan kunjungan ke Papua Nugini, Kamboja, Laos, dan Myanmar untuk memperkuat kehadiran Tokyo di empat negara Asia Tenggara.
Turnya yang berlangsung di tengah pandemi menggarisbawahi pentingnya misinya: untuk melawan pengaruh regional China yang meningkat.
Motegi menjanjikan bantuan teknis kepada Suu Kyi untuk menekan penyebaran Covid-19 serta setuju untuk memfasilitasi perjalanan dengan lebih baik bagi pebisnis dan pelajar antara kedua negara.
Masih harus dilihat apakah janji Motegi kepada Suu Kyi akan cukup untuk mengurangi pengaruh Beijing yang sudah kuat atas Myanmar.
Itu terlihat jelas dalam apa yang disebut Koridor Ekonomi China-Myanmar (CMEC), skema bilateral yang melibatkan pembangunan rel kereta api berkecepatan tinggi, jalan raya dan jalur air yang ditingkatkan di sepanjang sungai Myanmar.
Proyek ini dipandang sebagai tautan penting dalam proyek infrastruktur global Presiden China Xi Jinping, Belt and Road Initiative (BRI), yang bisa dibilang akan menjadi lebih penting di negara tetangga Asia Tenggara karena ketegangan meningkat dengan AS dalam Perang Dingin baru.
Jalur Myanmar ke Samudra Hindia akan memberikan rute alternatif untuk perdagangan China dengan Timur Tengah, Afrika dan Eropa.
Saat ini, China melakukan perjalanan perdagangan melalui jalur laut yang rentan melalui Laut China Selatan yang diperebutkan dan Selat Malaka yang padat.
Selama kunjungan bersejarah ke Myanmar pada Januari, Xi mendapatkan tidak kurang dari 33 nota kesepahaman, termasuk 13 yang berkaitan dengan proyek infrastruktur, dalam pembicaraan dengan Suu Kyi dan sebagian besar pejabat sipil lainnya.
Itu termasuk rencana multi-miliar dolar untuk membangun zona ekonomi khusus dan kawasan industri dekat Kyaukphyu, di mana pelabuhan laut dalam sedang dikembangkan dengan investasi China.
Kebijakan terhadap Myanmar terdiri dari pinjaman, hibah, dan dukungan untuk kampanye anti-Covid-19 di satu sisi sambil memberikan beberapa dari banyak pasukan etnis negara itu akses ke pasar senjata informal China yang besar.
Terlepas dari krisis Covid-19 dan banyak pembicaraan antara pejabat pemerintah, pemimpin militer, dan perwakilan dari banyak organisasi etnis bersenjata di negara itu, perang saudara Myanmar berkecamuk di beberapa daerah perbatasan dan semakin jelas bahwa hal itu sangat dipengaruhi oleh China.
Barat dan Jepang mungkin terlibat dalam proses perdamaian, dan Motegi mungkin telah menjanjikan peningkatan dukungan untuk upaya mengakhiri perang saudara selama puluhan tahun.
Tetapi pejabat keamanan China dalam pertemuan baru-baru ini dengan anggota Komite Konsultasi dan Negosiasi Politik Federal (FPNCC) mengatakan kepada mereka untuk tidak berurusan dengan pembawa damai dan pejabat lain dari Barat atau Jepang.
Dengan demikian jelas bahwa China tidak berniat menyerahkan tongkat besarnya dan bahwa perkembangan terakhir telah mengungkap betapa tidak relevannya aktor luar lainnya terhadap proses perdamaian.
Sementara Barat terjebak dalam rawa krisis Rohingya dan Jepang melakukan yang terbaik untuk mempertahankan dan mengembangkan hubungan dengan Myanmar, China masih berkuasa.
Dan itu sebagian besar menjelaskan mengapa China mendukung kelanjutan status quo demokratis, dengan Suu Kyi dan NLD-nya masih berkuasa setelah pemilihan November.