Inti konflik ini adalah perjuangan antara pemerintah turunkan dari warisan bertahun-tahun dari keinginan banyak warga, dan mereka yang percaya isu adalah mandat untuk memecah belah warga Afghanistan.
Visi yang pertama adalah sistem demokrasi liberal dengan pemimpin yang dipilih dengan cara demokrasi, dilindungi oleh hak konstitusional, dan pelestarian hasil ekonomi dan sosial sejak 2001 lalu.
Hal ini tidak sejalan dengan visi Taliban yang ingin ada perubahan konstitusi, tingkatkan karakter Islam dalam pemerintahan.
Taliban ingin membagi kekuatan politik dengan cara mengamankan diri mereka menjadi partai politik yang diakui di Afghanistan dan nantinya ikut dalam pemilu untuk jabatan legislatif dan eksekutif.
Baca Juga: Balas Serangan Roket Hamas, Israel Gempur Jalur Gaza dengan Jet Tempur
Visi Taliban juga menolak nilai-nilai Barat dan yakin jika rezim yang berhaklah yang mampu berikan kepentingan rakyat.
Memang pemimpin Taliban tidak pernah mengatakan dengan jelas bahwa tujuan restorasi mereka adalah nilai emirat Islam mereka yang telah hilang, tapi mereka tidak pernah menolak bahwa itu adalah tujuan utama mereka.
Ide Taliban dalam pemerintahan mungkin belum sepenuhnya terbentuk, tapi gambaran kasar saja, akan ada Syekh yang lakukan konsultasi dengan dewan Islam yang terpilih.
Asuransi terhadap kebijakan yang lebih inklusif dan toleran daripada masa lalu hanya akan berpengaruh terhadap warga Afghanistan yang siap menerima nilai yang dijunjung Taliban.