Soekarno sendiri menyebutnya "demokrasi kekeluargaan", berlandaskan musyawarah mufakat.
Namun, era ini tak luput dari kontroversi, termasuk dalam hal politik luar negeri.
Salah satu contohnya adalah pembentukan Poros Jakarta-Peking (1964) yang menjalin kerjasama erat dengan Tiongkok.
Langkah ini, seperti dilansir dari Kompas.com, dilatarbelakangi oleh beberapa faktor.
Pertama, Indonesia terjebak dalam Konfrontasi dengan Malaysia, membutuhkan bantuan militer dan logistik dari negara lain.
Kedua, sebagai negara yang baru merdeka, Indonesia membutuhkan modal asing untuk pembangunan.
Kerjasama dengan Tiongkok, negara komunis, dianggap sebagai solusi pragmatis oleh Soekarno.
Ia ingin menjadikan Indonesia sebagai negara besar dan terhormat di mata dunia.
Namun, pilihannya menjalin hubungan erat dengan negara komunis menuai kritik dan dianggap sebagai penyimpangan politik luar negeri.
Penyimpangan Kebijakan Politik Luar Negeri Lainnya pada Era Demokrasi Terpimpin
Selain terbentuknya Poros Jakarta-Peking, pada masa Demokrasi Terpimpin juga terjadi penyimpangan kebijakan politik luar negeri lain, yaitu:
Baca Juga: Sebentar Lagi Pemilu 2024, Begini Sejarah Dan Perkembangan Demokrasi Di Indonesia
KOMENTAR