Sistem Tanam Paksa ini dijalankan dengan sangat brutal oleh pihak Belanda, di mana mereka mengeksploitasi para pekerja yang digaji murah, tetapi harus bekerja dalam kondisi sulit.
Selain itu, setiap desa juga harus mengalokasikan tanahnya sebanyak 20 persen untuk ditanami barang ekspor, terutama kopi, tebu, teh, dan tarum (nila).
Sistem Tanam Paksa telah menyebabkan penderitaan yang sangat besar, terutama bagi rakyat Indonesia.
Dari penderitaan itu, timbulah rasa empati bagi rakyat Indonesia, yang akhirnya beberapa tokoh Belanda mengusulkan Politik Etis atau Politik Balas Budi.
Dalam Politik Etis, Belanda mendirikan sekolah bagi kaum pribumi sebagai bentuk penggantian atas keuntungan yang didapat Belanda selama Tanam Paksa.
Selain pendidikan, Politik Etis juga mendirikan irigasi yang memungkinkan pengairan di lahan pertanian dan perkebunan, sehingga dapat ditanami walaupun saat musim kemarau.
Irigasi ini pun membuat produksi pertanian dan perkebunan bertambah.
Kemudian, transmigrasi, memindahkan penduduk dari daerah yang padat di Jawa ke Sumatera.
Namun, pemindahan penduduk ini hanya bertujuan untuk memberikan tenaga kerja mereka kepada perkebunan Belanda.
Akibatnya, para pekerja yang dipindah ini dijadikan sebagai buruh yang harus bekerja keras dan menderita.
Tiga kebijakan pokok yang dilaksanakan dalam Politik Etis adalah edukasi, irigasi, dan transmigrasi.
Baca Juga: Ini Peran Politik Etis Sebagai Pintu Pembuka dalam Membangun Kesadaran Persatuan Bangsa
KOMENTAR