Perubahan sistem pemerintahan ini berdampak pada dinamika politik di Indonesia.
Di satu sisi, sistem parlementer memberikan ruang bagi partai-partai politik untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dan menyalurkan aspirasi rakyat.
Di sisi lain, sistem ini juga menimbulkan ketidakstabilan karena kabinet sering mengalami pergantian akibat mosi tidak percaya atau perselisihan antara partai-partai.
Perubahan sistem pemerintahan ini juga berpengaruh pada hubungan Indonesia dengan Belanda.
Sjahrir sebagai perdana menteri mengambil sikap yang lebih moderat dan bersedia bernegosiasi dengan Belanda untuk mencapai pengakuan kemerdekaan Indonesia.
Namun, sikap ini tidak disetujui oleh sebagian besar rakyat dan pejuang yang menginginkan perjuangan bersenjata hingga tuntas.
Perubahan sistem pemerintahan dari presidensial menjadi parlementer pada 14 November 1945 merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah Indonesia.
Peristiwa ini menunjukkan bahwa Indonesia masih mencari bentuk pemerintahan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan bangsa.
Peristiwa ini juga menunjukkan bahwa Indonesia masih berhadapan dengan tantangan dan konflik baik dalam negeri maupun luar negeri dalam mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatannya.
Penulis | : | Afif Khoirul M |
Editor | : | Afif Khoirul M |
KOMENTAR