Intisari-Online.com - Ibu negara Korea Selatan (Korsel), Kim Keon-hee, tengah menjadi sorotan usai pertemuannya dengan Iriana Jokowi.
Diketahui pada Senin (14/11/2022), kedatangan Kim Keon-hee disambut Iriana di Hotel The Apurva Kempinski, Bali.
Dikutip dari keterangan tertulis Sekretariat Presiden, Kim Keon-hee tiba sekitar pukul 16.30 Wita, dan Iriana menyambut langsung kedatangan ibu negara Korsel itu di lobi kedatangan.
Kemudian, keduanya menuju pendopo hotel untuk melakukan sesi foto bersama dan melihat sejumlah penampilan budaya Indonesia berupa Gamelan Bali dan Tarian Penyambutan Panyembrama.
Dalam kesempatan itu pula, Iriana mengajak Kim melihat sejumlah kain tenun Endek Bali dan kerajinan silver Bali yang ditampilkan di sebuah gebyok.
Sosok Kim Keon-hee pun menjadi perbincangan, di mana sebagian orang menyoroti penampilannya yang tetap cantik di usia 50 tahun.
Publik dibuat terpesona dengan sosok Kim, istri Presiden Korsel Yoon Seok-youl, yang terlihat muda.
Ia menjadi ibu negara sejak suaminya Yoon Seok Youl terpilih menjadi Presiden ke-20 Republik Korea dari People Power Party (PPP) pada 9 Maret 2022 dan dilantik pada 10 Mei.
Madam Kim sendiri menikah dengan dan Yoon Seok-youl pada 2012.
Namun rupanya, ibu negara Korea Selatan yang tengah menjadi sorotan karena parasnya itu memiliki berbagai kontroversi.
Berikut ini beberapa kontroversi yang menjerat Kim Keon-hee.
Skandal Pemalsuan Riwayat Kerja
Melansir reuters (17/12/2021), akibat munculnya skandal ini, Yoon Seok-youl yang saat itu merupakan calon presiden oposisi Korea Selatan meminta maaf.
Yoon Seok-youl meminta maaf atas ketidakakuratan resume istrinya ketika dia melamar pekerjaan mengajar bertahun-tahun lalu di tengah meningkatnya kemarahan publik.
Jaringan berita YTN melaporkan istri Yoon, Kim Keon-hee, memalsukan sebagian resumenya ketika melamar pekerjaan di universitas pada 2007 dan 2013. Menurut laporan tersebut, mereka memasukkan klaim palsu bahwa dia mendapat penghargaan tertinggi dari Festival Kartun & Animasi Internasional Seoul pada tahun 2004 dan menjabat sebagai eksekutif di Korea Association of Game Industry selama tiga tahun sejak tahun 2002.
Disebutkan, Kim mengatakan dalam sebuah wawancara dengan YTN bahwa dia memang mengklaim telah memenangkan penghargaan yang tidak dia menangkan.
Tetapi, Kim Keon-hee mengatakan dia tidak ingat atau menolak untuk menguraikan poin-poin lain yang diangkat penyiar saat itu.
Kim kemudian mengungkapkan permintaan maaf karena menyebabkan "ketidaknyamanan dan kelelahan", lapor kantor berita Yonhap.
Sementara Yoon mengatakan dia menyesal "karena menimbulkan kekhawatiran kepada orang-orang atas kontroversi yang berkaitan dengan istri saya".
Skandal Manipulasi Saham
Melansir thestar.com, pada 2 September 2022, transkrip telepon dengan Kim, yang sedang diselidiki atas manipulasi harga saham Deutsche Motors, muncul dalam laporan berita lokal.
Dalam transkrip, Kim meminta seorang karyawan perusahaan sekuritas untuk membeli saham ketika harga sedang dimanipulasi.
Kim juga ditemukan terus berdagang dalam periode di mana dia mengaku tidak memiliki kontak dengan orang yang memimpin manipulasi harga saham.
Atas laporan tersebut, Kantor kepresidenan segera menanggapi dengan melabelinya sebagai laporan palsu.
Skandal Tuduhan terhadap Gerakan MeToo di Korsel
Sebelumnya pada Januari 2022, stasiun televisi Korsel MBC merilis percakapan telepon sebanyak 52 bagian antara Kim dengan seorang jurnalis portal media liberal di YouTube.
Kantor berita Yonhap melaporkan bahwa dalam percakapan itu Kim mengatakan skandal gerakan MeToo terjadi di tengah-tengah politikus liberal (Partai Demokrat Korsel) yang tidak membayar kompensasi kepada para korban.
Kim juga disebut membandingkan partai liberal dengan partai konservatif, People Power Party (PPP), yang merupakan partai Yoon Suk-yeol.
“Politikus konservatif memastikan mereka membayar. Mereka tidak menggunakan orang secara gratis. Itulah mengapa, Anda tidak banyak melihat kasus MeToo di sini [di partai konservatif]. MeToo terjadi ketika Anda tidak membayar kewajiban Anda,” ucap Kim dalam percakapan telepon itu.
Usai tersebarnya percakapan tersebut, Kim akhirnya mengirimkan permintaan maaf secara tertulis atas “ucapan tak pantas” yang ia tuturkan ketika mengkritik tokoh publik, menurut MBC.
Tuduhan Plagiarisme
Ibu negara Korea Selatan tersebut juga sempat menghadapi tuduhan plagiarisme dalam gelar Ph.D. disertasi dan makalah lain yang diterbitkan.
Melansir StraitTimes (8/9/2022), tuduhan itu datang dari sekelompok 16 profesor dari 14 asosiasi akademik, yang disebut Kelompok Verifikasi Nasional Pan-akademik untuk Verifikasi Kecurigaan Plagiarisme Ibu Negara Kim Keon-hee.
Baca Juga: Gundik Firaun yang Mengaku Tuhan Ini Lebih dari 200 Perempuan, Berapa Banyak Anaknya?
Mereka mengungkapkan temuan mereka memverifikasi kesalahan akademik Kim di Pusat Pers di ibukota Seoul pada hari Selasa, mengklaim bahwa semua karya akademik Kim "tidak dapat disangkal terjerat dengan plagiarisme," dan bahwa mereka melanggar standar akademik dasar.
Menurut temuan mereka, total 220 dari 860 kalimat di Ph.D. disertasi disalin dan ditempel tanpa menyebutkan sumber aslinya, di mana ia menghasilkan disertasinya saat mengikuti Graduate School of Techno Design di Kookmin University pada tahun 2008.
Kemudian pada 1 Agustus, Universitas Kookmin mengatakan tidak menemukan pelanggaran serius terhadap kode etik akademik atau plagiarisme dari penyelidikan terhadap Kim's Ph.D. disertasi dan publikasi akademik lainnya.
Universitas mengatakan makalah Kim berisi beberapa "kekurangan" dan "tidak sesuai dengan standar saat ini," tetapi "ketidakcukupan" ini bukan merupakan pelanggaran akademik.
Ancam Jurnalis yang Kritik Suaminya
Kim Keon-hee juga sempat terlibat kontroversi akibat pernyataannya pada Januari lalu, bahwa akan memenjarakan jurnalis-jurnalis yang mengkritik suaminya ketika ia berhasil mencapai Blue House (Istana Kepresidenan Korsel).
Jika saya berhasil mencapai Blue House (Istana Kepresidenan Korsel), saya akan menjebloskan mereka semua ke penjara,” kata Kim saat itu, sebagaimana dikutip dari The Straits Times.
Saat itu ia berujar bahwa portal media kritis kemungkinan besar akan diadili di bawah pemerintahan Yoon.
“Polisi akan mendakwa mereka, baik ketika kami memerintahkannya atau tidak,” kata Kim kepada seorang jurnalis saat itu.
Baca Juga: Apa Maksud UUD NRI Tahun 1945 Sebagai Sumber Hukum Tertinggi di Indonesia?
(*)