Hampir Satu Tahun Junta Militer Myanmar Gerogoti Negara Itu, Uni Eropa Hukum Cukong Minyak dan Gas Myanmar, Dicurigai Jadi Sumber Dana Aktivitas Junta Militer, Tapi Ternyata Terkendala Ini

Intisari - Online.com -1 Februari 2022 besok tepat 1 tahun pemerintahan Myanmar digulingkan oleh junta militer.

Bersamaan dengan hal itu, Uni Eropa sedang bersiap-siap menyiapkan sanksi keempat mereka terhadap junta militer Myanmar, dengan sumber mengatakan target tindakan ini seharusnya diumumkan hari Selasa besok bisa ditunda sampai pertengahan Februari.

Seorang sumber diplomatik yang meminta anonimitas mengatakan awalnya sanksi ini akan diumumkan secara publik pada 1 Februari.

Namun kini tampaknya sanksi ini akan diumumkan pertengahan Februari, setelah pertimbangan oleh beberapa negara anggota Uni Eropa.

Melansir Asia Times, penundaan ini berkisar di sekitar apakah sanksi akan diberikan kepada BUMN Myanma Oil and Gas Enterprise (MOGE), yang memiliki hubungan mendalam dengan militer.

Malah, MOGE merupakan salah satu kontributor finansial terbesar untuk rezim junta.

TotalEnergies, raksasa energi milik Perancis, yang telah beroperasi di ladang gas lepas pantai dengan MOGE bertahun-tahun, mengumumkan penarikan mereka dari negara itu minggu lalu.

TotalEnergies juga mengumumkan dukungannya kepada sanksi Uni Eropa lebih keras terhadap sektor minyak dan gas Myanmar, yang menjadi sumber utama pendapatan junta.

Baca Juga: Luput Dari Perhatian Dunia, Junta Militer Myanmar Terima Gelonggongan Senjata Pemusnah Massal Dari Musuh Abadi Amerika Serikat Ini, Aktivitas Pasukan Mematikan Ini Kian Mencurigakan

Baca Juga: Heboh 'Nusantara' Jadi Nama Ibu Kota Negara Baru, Ibu Kota Negara MyanmarIni Malah Berakhir Jadi Kota Hantu, Padahal Sudah Pindahkan 1.000 Kuburan

Uni Eropa biasanya mengambil waktu lebih lama daripada AS atau Inggris untuk menerapkan sanksi internasional karena mereka memerlukan persetujuan dari 26 negara anggota dan harus melalui pengecekan hukum yang cukup panjang guna memastikan sanksi tidak melawan Pengadilan Hukum Eropa.

Brussels sejauh ini sudah menerapkan tiga sanksi ekonomi terhadap individu dan bisnis-bisnis yang terikat dengan junta militer yang mengambil alih kekuasaan hampir seminggu yang lalu setelah menggulingkan pemerintah yang terpilih secara demokrasi, rezim National League of Democracy (NLD).

Beberapa minggu terakhir, beberapa pejabat senior NLD, termasuk Konselor Negara yang diasingkan Aung San Suu Kyi, dihukum beberapa tahun penjara atas beberapa dakwaan yang dicurigai merupakan dakwaan buatan.

Berbagai sumber politik yang dihubungi tidak yakin mengenai kapan sanksi Uni Eropa terakhir akan diumumkan.

Pejabat tingkat tengah di Komisi Eropa masih berpikir sanksi ini akan dikonfirmasi minggu depan dan diterapkan di pertengahan Februari, mungkin sejak 21 Februari.

Namun seorang sumber senior dari komunitas NGO internasional mengatakan mereka telah diberitahu pengumuman akan alih-alih dibuat pada 21 Februari, dan penundaan karena isu teknis.

"Juga karena beberapa negara anggota berargumen jika sanksi bersamaan dengan peringatan 1 tahun kudeta artinya mereka harus menghukum setiap tahun di sekitar peringatan itu," ujar sumber tersebut.

Anggota tingkat tinggi dari National Unity Government (NUG), pemerintahan musuh Myanmar yang meluncurkan "perang pertahanan" melawan junta September lalu, mengatakan "sebagian besar" anggota Uni Eropa ingin 1 Februari menjadi hari mengumumkan sanksi ini.

Baca Juga: 'Gak Ada Progressnya', Perdana Menteri Singapura Julid Terhadap Langkah Pemimpin ASEAN Bawa Perdamaian di Myanmar, Ini Sebabnya Kamboja Dinyinyirin Habis-habisan Setelah Pimpin ASEAN

Baca Juga: Pindahkan Ibu Kotanya Seperti Indonesia, Junta Militer Myanmar Malah Justru Ciptakan Kota Hantu Sebesar Hampir Tiga Kali Lipat Ibu Kota 'Nusantara' Setelah Ganti Ibu Kota Lawas Ini

Namun sedikit anggota-anggota yang tidak ingin disebut namanya berargumen di kemudian hari jika sanksi akan diterapkan juga pada MOGE, yang belum dipikirkan bahwa telah termasuk dalam daftar yang disetujui sebelumnya oleh firma-firma yang terkena sanksi, seperti papar anggota NUG.

"MOGE dan sektor migas Myanmar adalah sektor dengan pendapatan tertinggi dan ekonomi utama atau pilar finansial dari teroris junta militer," ujar Zin Mar Aung, menteri hubungan luar negeri NUG.

"Itulah sebabnya penarikan perusahaan-perusahaan migas dan pemberian sanksi terhadap MOGE akan membuat junta kehabisan uang dan membatasi kemampuan mereka membeli senjata-senjata untuk melukai populasi sipil."

Pendapatan minyak dan gas menyumbang hampir 50% dari kebutuhan mata uang asing junta, catat Yadanar Maung, seorang juru bicara untuk Justice For Myanmar, sebuah kelompok yang mengawasi pelanggaran militer.

"Mata uang asing," ujarnya, "diperlukan guna membeli peralatan militer, termasuk senjata-senjata dari Rusia dan China, dan menjadi dukungan bagi operasi brutal militer melawan warga Myanmar."

Seorang juru bicara Uni Eropa menolak berkomentar mengenai hal ini.

"Proses persiapan, berdiskusi dan mengadopsi daftarnya bersifat rahasia," ujarnya.

"Guna menghormati sifat kerahasiaan proses ini, kami tidak dalam posisi menyebarkan informasi lebih banyak."

Baca Juga: Sebuah Terobosan Perang, Gerilyawan Myanmar Kini Mencetak Senjata 3D Sendiri dalam Konflik Skala Besar

Baca Juga: Gayanya Selangit Kudeta Pemerintah Myanmar Sampai Jebloskan Presidennya ke Penjara, Pemimpin Junta Militer Myanmar Ternyata Tak Sanggup Pimpin Negara Itu, Ikut Gila Seperti Pendahulunya

Analis mengatakan mungkin jika pengumuman dibuat minggu lalu oleh firma energi global TotalEnergies dan perusahaan migas AS, Chevron yang menarik diri dari Myanmar.

Mengutip situasi HAM yang memburuk adalah alasan bagi penundaan dari Uni Eropa.

TotalEnergies beroperasi di proyek gas lepas pantai Yadana bersama Chevron, Produksi Eksplorasi dan Produksi PTT Thailand serta MOGE dari Myanmar.

TotalEnergies memiliki saham mayoritas di perusahaan gabungan dan menjalankan operasi harian, sementara MOGE mengumpulkan pendapatan untuk negara Myanmar, yang rekening banknya dikendalikan oleh junta.

Diyakini jika TotalEnergies hanya akan legal menghentikan pembayaran kontrak ke MOGE, dan kepada rezim militer itu, jika sanksi diterapkan kepada firma gas Myanmar.

Baca Juga: ‘Leher Panjang’ Unik Wanita Suku Kayan, Ini Sejarahnya Mereka Hidup di Thailand, Mulai Larikan Diri dari Perselisihan di Negaranya, Hingga Tradisi Gunakan Lilitan di Leher untuk Daya Tarik

Baca Juga: Nasib Aung San Suu Kyi yang Digulingkan Junta Militer Myanmar Kian Terlunta-lunta, Kini Ia Divonis 4 Tahun Penjara

Ingin mendapatkan informasi lebih lengkap tentang panduan gaya hidup sehat dan kualitas hidup yang lebih baik?Langsung saja berlangganan Majalah Intisari. Tinggal klik di sini

Artikel Terkait