Intisari-Online.com – Penting untuk melihat peningkatan hubungan ASEAN dengan China menuju Kemitraan Strategis Komprehensif dalam konteks insiden baru-baru ini di Laut China Selatan.
Namun, jika ASEAN masih saja percaya bahwa China pada akhirnya akan bergerak menuju Kode Etik yang lebih mengikat di Laut China Selatan, maka peristiwa selama beberapa minggu terakhir ini harus menjadi bukti yang cukup bahwa itu mungkin tidak akan tercapai.
Semakin Beijing berupaya mendorong tatanan normatif, khususnya dalam hal ruang maritim negara-negara ASEAN, maka semakin terungkaplah secara nyata kemampuan China untuk berbicara dengan lidah bercabang.
Pada 22 November, ASEAN dan China menyimpulkan KTT Khusus untuk memperingati 30 tahun Hubungan Dialog ASEAN-China.
Tujuan dari acara tersebut adalah menekankan bagaimana kemitraan itu akan berkembang di masa depan, dinyatakan bahwa peningkatan ikatan ke tingkat Kemitraan Strategis Komprehensif akan menyoroti ‘perdamaian, keamanan, kemakmuran, dan pembangunan berkelanjutan.’
Namun, mengingat peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum dan sesudah KTT khusus ini, penting untuk dipertanyakan secara tidak langsung, mengenai perdamaian, keamanan, kemakmuran, dan pembangunan berkelanjutan siapa yang sebenarnya dibahas dalam KTT itu?
Pertemuan puncak hubungan ASEN-China pada November itu terbentuk atas latar belakang perkembangan di Laut China Selatan pada pertengahan November.
Ketika itu Beijing dan Filipina berselisih mengenai Beting Thomas Kedua, yang dikenal juga sebagai Ayungin Shoal, wilayah yang diperebutkan antara kedua negara itu sejak 1999.
Namun, kebuntuan terjadi karena upaya Filipina mengirimkan pasokan kepada personel pertahanannya yang ditempatkan di beting ini.
Ayungin Shoal, merupakan wilayah di mana kapal terdampar yang dikenal sebagai Sierra Madre menjadi rebutan selama lebih dari dua dekade dan penempatan pasukan di sana yang memastikan serangan dari China tidak terdeteksi.
Insiden ini mendapat tanggapan pedas dari Menteri Luar Negeri Filipina, Teodoro Locsin, yang dengan tegas menyatakan bahwa pelanggaran pergerakan kapal angkatan laut Filipina bertentangan dengan Pasal 4 Perjanjian Pertahanan Bersama Filipina-Amerika Serikat (MDT), mendorong batas-batas perbatasan.
Locsin menegaskan pentingnya United Nations Convention on the Law of the Seas (UNCLOS) dengan menyatakan bahwa Ayungin Shoal merupakan bagian integral dari Filipina.
Menurutnya, wilayah tersebut berada di bawah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Filipina, yang secara jelas diakui di bawah prinsip UNCLOS.
Pernyataan China di kawasan itu tidak mengakui UNCLOS dan didasarkan pada klaimnya terhadap sembilan garis putus-putus yang mencakup hampir 80 persen perairan Laut China Selatan sebagai miliknya. China bahkan telah menolak putusan PCA pada 2016.
China keberatan dengan eksplorasi minyak Indonesia di lepas pantai kepulauan Natuna di utara Laut Natuna, yang disebut Beijing sebagai Laut China Selatan, pada 1 Desember 2021.
Pada akhirnya serangan China ke perairan itu menarik segera setelah kesepakatan AUKUS ketika Indonesia menyatakan keprihatinan atas potensi tren perlombaan senjata yang datang di perairan regional.
Serangan ini lebih fokus dengan keberatan untuk eksplorasi Indonesia di ZEE-nya sendiri, melansir newindianexpress.
Indonesia sendiri telah berulang kali menyoroti relevansi hukum internasional dan UNCLOS, bahkan ketika gesekan dengan China atas wilayah Natuna telah terlihat sejak hampir tahun 2014.
Tanggapan Indonesia terhadap pelanggaran berulang ke ZEE-nya adalah dengan meningkatkan kemampuan pertahanannya di sekitar Natuna kepulauan, di mana Pulau Natuna Besar telah melihat pembenahan personel pertahanan dan angkatan laut.
Maka, penting untuk melihat peningkatan hubungan ASEAN-China dengan Kemitraan Strategis Komprehensif (Comprehensive Strategic Partnership/CSP) dalam konteks insiden di Laut China Selatan ini.
Karena CSP merupakan pendekatan berbasis luas untuk memajukan hubungan antara keduanya dan mencakup hal-hal yang terkait dengan politik, ekonomi dan keamanan, maka bukti nyata dari peningkatan ini mungkin tetap hanya retorika.
Selama KTT Asia Timur (EAS) pada Oktober 2021, ASEAN menaikkan tingkat hubungannya dengan Australia ke Kemitraan Strategis Komprehensif, menyangkal pandangan bahwa ada hubungan yang tegang dengan Australia pasca kesepakatan AUKUS.
Jadi CSP itu sendiri dapat dilihat sebagai bentuk pengaruh diplomatik, dengan sedikit atau tanpa dampak yang mengikat.
Bagaimana pun ASEAN harusnya sudah kapok untuk percaya dengan Tiongkok, lihat saja empat bukti ini, yang membuktikan bahwa ‘lidah’ China memang bercabang.
Pertama, China mengklaim untuk menegaskan kembali prinsip-prinsip pandangan ASEAN terhadap Indo-Pasifik, sebuah pendekatan yang dipimpin oleh organisasi yang gagal mengenali transisi luar biasa yang membentuk kawasan.
Kedua, di bawah kerja sama politik-keamanan, China berbicara tentang saling menghormati di bawah hukum internasiona, namun serangan berulang-ulang China membuktikan keengganannya untuk menghormati surat dan semangat Pernyataan Bersama.
Ketiga, membahas komitmen terhadap UNCLOS, namun berulang kali dilanggar oleh China.
Keempat, menyatakan bahwa ASEAN dan China akan beralih dari DOC ke COC dengan prinsip-prinsip yang diabadikan dalam UNCLOS.
Nyatanya, Pernyataan Bersama ini jadi lucu karena tindakan China tidak membuat siapa p un ragu tentang kurangnya kepatuhan terhadap UNCLOS.
Kesenjangan antara kata dan tindakan sangat penting dalam memahami bahasa perilaku antarnegara, maka kemampuan China untuk berbicara dalam bahasa bercabang perlu diakui oleh ASEAN.
Ingin mendapatkan informasi lebih lengkap tentang panduan gaya hidup sehat dan kualitas hidup yang lebih baik? Langsung saja berlangganan Majalah Intisari. Tinggal klik di https://www.gridstore.id/brand/detail/27/intisari