Tak Peduli Sekutu Sendiri, AS Masukkan 2 Perusahaan Israel Ini ke Dalam Daftar Hitam, Memangnya Apa yang Dilakukan Perusahaan Tersebut?

Intisari-Online.com -Departemen Perdagangan AS mengumumkan pada hari Rabu bahwa mereka telah menambahkan perusahaan kejahatan siber NSO Group dan Candiru dari Israel ke daftar hitamnya.

Hal itu karena kedua perusahaan tersebut terlibat dalam “kegiatan yang bertentangan dengan keamanan nasional atau kepentingan kebijakan luar negeri Amerika Serikat.”

Empat perusahaan ditambahkan ke daftar hitam: NSO Group dan Candiru dari Israel, Positive Technologies of Russia, dan Computer Security Initiative Consultancy PTE Ltd. dari Singapura, kata departemen itu dalam sebuah pernyataan.

Melansir The Jerusalem Post, Rabu (3/11/2021),Departemen Luar Negeri AS mengatakan perusahaan yang memperdagangkan alat siber yang digunakan untuk mendapatkan akses tidak sah ke jaringan komputer.

Baca Juga: Bukan Amerika Serikat, Malah Negara yang Pernah Hampir Libatkan Eropa dalam Perang Ini yang Jadi Negara Pertama Ajak Iran Berperang, Seluruh Dunia Kalang Kabut!

Namun, meski masuk dalam daftar hitam, AS tidak akan memberikan sanksi kepada NSO dengan cara apa pun dan tidak akan mengambil tindakan apa pun terhadap pemerintah asal perusahaan.

Penambahan perusahaan ke dalam daftar karena perusahaan itu terlibat dalam kegiatan yang bertentangan dengan keamanan nasional AS atau kepentingan kebijakan luar negeri.

Dengan masuk ke dalam daftar hitam AS, berarti ekspor ke mereka dari rekan-rekan mereka di AS dibatasi.

Misalnya, hal ini mempersulit peneliti keamanan AS untuk menjual informasi tentang kerentanan komputer kepada mereka.

Baca Juga: Saat Peradabaan Mesir Kuno Bikin Israel Kebingungan, Konon Benda dari Israel Ini Bisa Sampai ke Tangan Mesir, Ternyata Ini Awalnya Mulanya

Namun, dari perspektif ekonomi, ini lebih merupakan masalah hubungan masyarakat karena NSO tidak melakukan bisnis apa pun di AS.

Outlet berita di seluruh dunia melaporkan daftar bocoran sekitar 50.000 nomor telepon pada bulan Juli, yang mereka klaim sebagai target perangkat lunak Pegasus NSO, yang digunakan untuk meretas telepon.

“NSO menyesali keputusan itu, karena teknologinya memang mendukung kepentingan dan kebijakan nasional AS dengan mencegah teror dan kejahatan, dan karenanya kami akan bertindak untuk membatalkan keputusan itu,” kata perusahaan itu sebagai tanggapan.

NSO mengatakan bahwa mereka menantikan untuk menyajikan informasi yang “menjelaskan bahwa kami memiliki pedoman paling ketat di dunia dan berencana untuk memajukan hak asasi manusia, yang didasarkan pada nilai-nilai Amerika yang sangat kami kaitkan – yang telah menyebabkan kami mengakhiri keterlibatan kami dengan lembaga pemerintah yang menggunakan produk kami secara tidak tepat.”

Candiru memiliki profil publik yang lebih rendah daripada NSO dan belum memberikan tanggapan pada saat pers.

Amnesty International menanggapi keputusan tersebut, dengan mengatakan, “Dengan langkah ini, pemerintah AS telah mengakui apa yang telah dikatakan Amnesty dan aktivis lainnya selama bertahun-tahun: spyware NSO Group adalah alat represi, yang telah digunakan di seluruh dunia untuk melanggar hak asasi manusia.

Keputusan ini mengirimkan pesan yang kuat kepada NSO Group bahwa mereka tidak dapat lagi mengambil keuntungan dari pelanggaran hak asasi manusia tanpa konsekuensi.

“Ini juga merupakan hari perhitungan bagi investor NSO Group – akankah mereka terus membiayai perusahaan yang teknologinya telah digunakan untuk secara sistematis melanggar hak asasi manusia?” tanya Amnesti.

Baca Juga: Pertempuran Mematikan Tentara Inggris Melawan Anggota ISIS di Mali, Inilah Langkah yang Diambil para Tentara hingga Akhirnya 2 Anggota ISIS Terbunuh

Memperluas komentarnya di luar NSO, Amnesty mengatakan, “Ancaman yang ditimbulkan oleh teknologi pengawasan lebih besar dari satu perusahaan. Industri berbahaya ini berada di luar kendali, dan ini harus menjadi akhir dari impunitas perusahaan spyware yang sejauh ini telah dinikmati. Kami membutuhkan moratorium global segera atas ekspor, penjualan, transfer, dan penggunaan teknologi pengawasan sampai ada kerangka peraturan yang sesuai dengan hak asasi manusia.”

Gil Naveh, juru bicara Amnesty International Israel, menambahkan: “Keputusan ini menunjukkan kegagalan total dan nyata dari sistem pengawasan dan akuntabilitas Israel. Baik Kementerian Pertahanan Israel maupun pengadilan Israel tidak melakukan tugas mereka dengan baik untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia dengan menggunakan ekspor keamanan Israel.

“Kami menyerukan Kementerian Pertahanan Israel untuk segera menghentikan semua aktivitas NSO, dan agar sistem Israel meminta pertanggungjawaban semua orang yang bertanggung jawab atas kelalaian yang keterlaluan ini,” katanya.

MK Mossi Raz (Meretz) menanggapi, dengan menyatakan: “Keputusan AS mengenai NSO adalah masalah waktu. Perusahaan ini tidak hanya mempermalukan kita di seluruh dunia dan tidak hanya melibatkan Israel dalam kekacauan politik, tetapi tindakannya juga berbahaya dan merugikan, dan Israel tidak boleh mensponsori mereka.

“Saya bermaksud untuk beralih ke menteri pertahanan dan perdana menteri dan menuntut agar mereka bertindak melawan NSO sesegera mungkin,” katanya.

Artikel Terkait