Sebuah laporan yang dikeluarkan pada hari Sabtu oleh Biro Nasional Pembela Tanah PLO (Organisasi Pembebasan Palestina) mengatakan bahwa partai-partai yang membentuk pemerintah koalisi baru, yang dijadwalkan akan dilantik pada hari Minggu, menyepakati perlunya “memperkuat pemukiman di Yerusalem dan mengubahnya menjadi ibu kota yang dinamis dan modern (dari Israel), serta untuk memperketat kontrol atas Area C Tepi Barat.”
Kesepakatan Oslo II yang ditandatangani antara Palestina dan Israel membagi Tepi Barat menjadi tiga divisi administratif: Area A, B, dan C.
Lebih dari 60% Tepi Barat dianggap sebagai Area C, di mana Israel mempertahankan kontrol eksklusif, termasuk penegakan hukum, perencanaan, dan konstruksi.
Area A berada di bawah kendali administrasi dan keamanan Palestina.
Otoritas Palestina menjalankan kontrol administratif atas Area B, tetapi berbagi kontrol keamanan dengan IDF dan Polisi Israel.
Peringatan PLO dibagikan oleh beberapa pejabat senior Palestina di Ramallah, yang telah menyatakan keprihatinan atas kebijakan "garis keras dan ekstremis" Bennett terkait konflik Israel-Palestina.
“Bennett menentang negara Palestina,” kata seorang pejabat kepada The Jerusalem Post. “Dia juga percaya pada pencaplokan semua pemukiman. Itu sebabnya kami tidak optimis.”
Penulis | : | Tatik Ariyani |
Editor | : | Tatik Ariyani |
KOMENTAR