4. Kebijakan Transmigrasi
Orang Papua juga menentang kebijakan transmigrasi Indonesia di mana orang Papua menjadi minoritas di tanah mereka sendiri.
Orang-orang non-Papua, terutama orang Jawa yang cenderung juga non-Kristen, membanjiri wilayah itu dan menguasai kantor-kantor administratif dan politik utama.
Orang Papua memandang kebijakan Indonesia tidak lebih dari penjajahan di mana penduduk asli mengalami diskriminasi ras dan agama, marginalisasi dan penaklukan.
Indonesia, sambil mempertahankan kekuasaan politik, ekonomi dan militer yang ketat di wilayah tersebut, telah melonggarkan beberapa kontrol sebagai tanggapan atas meningkatnya tuntutan kemerdekaan dari wilayah tersebut, terutama sejak akhir 1990-an.
Selain memberikan bantuan ekonomi yang lebih besar kepada provinsi, Indonesia juga memberikan jenis otonomi khusus untuk wilayah tersebut, yang disebut Otonomi Khusus (otsus).
Penduduk setempat sebagian diizinkan untuk mengatur diri mereka sendiri dan mengekspresikan tuntutan mereka.
Terlepas dari optimisme awal, eksperimen ini sebagian besar gagal meredakan orang Papua dan masalah terus berlanjut.
(*)
Penulis | : | Muflika Nur Fuaddah |
Editor | : | Muflika Nur Fuaddah |
KOMENTAR