Intisari-online.com -Lima organisasi berhubungan dengan organisasi nasionalis Hindu di India termasuk Vishwa Hindu Parishad of America (VHPA) menerima 833 ribu Dolar AS.
Uang tersebut berasal dari dana bantuan Covid-19, menurut data dari Administrasi Bisnis Kecil Amerika Serikat (SBA), agensi federa yang membantu pelaku UMKM dan pengusaha AS.
Melansir Al Jazeera, SBA memberikan dana itu sebagai bagian Bantuan, Hibah dan Keamanan Ekonomi Covid-19 (CARES), yaitu Aksi Pemulihan Bencana Ekonomi Bantuan Pinjaman (EIDLA), Pinjaman Bantuan Bencana (DAL), dan Program Perlindungan Gaji (PPP).
Tiga program ini ditujukan menyediakan bantuan ekonomi untuk memudahkan pebisnis dan menjaga aktivitas kerja mereka tetap memiliki pegawai selama krisis Covid-19 di AS, negara dengan jumlah kasus tertinggi di dunia.
Vishwa Hindu Parishad of America (VHPA)
VHPA yang memiliki kantor di Massachusetts menerima lebih dari 150 ribu Dolar di bawah bantuan PPP dan juga 21.430 Dolar di bawah program EIDLA dan DAL.
Organisasi kembar VHPA di India, Vishwa Hindu Parishad (VHP) diklaim sebagai organisasi militan beragama oleh World Factbook CIA bertahun-tahun lamanya.
VHP adalah bagian dari Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), organisasi nasionalis sayap kanan Hindu terbentuk tahun 1925 bersamaan dengan munculnya kelompok nasionalis di Eropa, yang bertujuan menciptakan negara mayoritas Hindu di India.
RSS adalah mentor ideologi bagi Bharatiya Janata Party (BJP), partai yang kini mengisi parlemen India dan menyokong Perdana Menteri Narendra Modi di antara jutaan anggotanya di seluruh India.
Meski VHPA, yang kini memiliki 23 cabang di AS, mengklaim secara hukum terpisah dengan VHP di India, situsnya menyebutkan jika kelompok itu membagikan 'ide dan prinsip yang sama'.
Berpuluh-puluh tahun, VHP mengkampanyekan untuk mengubah India menjadi negara Hindu dan menjadi dalang sejumlah serangan kepada Muslim dan Kristen dalam ratusan kerusuhan yang terjadi di negara tersebut.
Keanggotaan VHPA di AS membengkak di akhir tahun 1980-an setelah kelompok sayap kanan di India meningkatkan kampanye mereka membangun kuil untuk Dewa Ram, di tempat masjid era Mughal berdiri, di kota Ayodhya, India utara.
Kelompok Hindu mengklaim Masjid Babri yang sudah berdiri sejak abad ke-16 yang diruntuhkan oleh kerusuhan tahun 1992, berdiri di tempat kelahiran Dewa Ram.
Dalam penghakiman kontroverisal tahun 2019, Mahkamah Agung India mengizinkan pembangunan kuil Ram kepada perusahaan yang dipercaya pemerintah.
Umat Muslim diberi 2 hektar lahan di lokasi yang terletak 25 km dari lokasi awal untuk membangun masjid.
Kelompok kedua adalah Ekal Vidyalaya Foundation di Texas, NGO terlibat dalam pendidikan dan perkembangan desa tertinggal di India dan Nepal, yang menerima 64.442 Dolar di bawah program PPP dan 7.000 Dolar dalam pembayaran alngsung.
Baca Juga: Demi Hadiri Pemakaman Kuda, Ratusan Warga India Desak-desakan Saat Negaranya Krisis Covid-19
Sekolah Ekal telah lama dicurigai sebagai tempat indoktrinasi pemuda desa menjadi militan RSS melalui cekokan supremasi Hindu dan prasangka anti-minoritas.
Kelompok ketiga, Infinity Foundation, menerima 51.872 Dolar AS dalam dana federal.
Kelompok di New Jersey ini fokus pada penelitian dan pendidikan tinggi dan telah memberikan 400 hibah mempromosikan nasionalisme Hindu di ruang akademik.
Pendirinya, Rajiv Malhotra, adalah ideolog sayap kanan terkenal dalam lingkaran pergaulan diaspora nasionalis Hindu dan tokoh unggulan dalam akademi.
Kemudian ada Sewa Internasional, organisasi yang berhubungan dengan RSS menerima total 150.621 Dolar.
Kelompok ini dikenal mengumpulkan dana dalam proyek sosial dan bantuan bencana, dengan sejarah dana diarahkan ke kelompok RSS dan membangun sekolah RSS.
Namun kelompok yang menerima cuan paling banyak adalah Hindu American Foundation (HAF) yang menerima 378.064 Dolar dari pinjaman PPP dan 10 ribu Dolar di EIDL.
HAF sering beroperasi sebagai mesin uang bagi Perdana Menteri Narendra Modi di Gedung Capitol, menjadi senjata bagi kritik apapun yang menyerang kebijakan pemerintah BJP.
Paling baru adalah membela Aksi Amandemen Status Warga (CAA) dan pencaplokan Jammu dan Kashmir oleh New Delhi pada 2019.
Pendiri Hindus for Human Rights, Sunita Viswanath, khawatir dana-dana ini akan menjadi penguat kampanye kebencian terhadap Muslim dan minoritas di India, yang menjadi agenda BJP sejak 2014.
"Organisasi semuanya ini ada kaitannya dengan ideologi supremasi Hindu. Organisasi orang tua mereka terus-terusan menyebarkan kebencian di komunitas Hindu terhadap warga Muslim dan Kristen," ujarnya.
"NGO AS apapun yang menyuarakan Islamofobia dan bentuk kebencian lain tidak seharusnya menerima bantuan dana dalam bentuk apapun."
Ingin mendapatkan informasi lebih lengkap tentang panduan gaya hidup sehat dan kualitas hidup yang lebih baik?Langsung saja berlangganan Majalah Intisari. Tinggal klik di sini