Mereka mendapatkan larangan bepergian dan asetnya pun dibekukan.
Hal ini juga berlaku kepada U Chit Naing, menteri informasi.
Keputusan itu pertama kali dilaporkan pada 8 Maret dan 15 April lalu.
Sementara itu kepala militer Myanmar Min Aung Hlaing dan Myint Swe, yang menjadi presiden sejak kudeta, dimasukkan daftar hitam oleh Uni Eropa bulan lalu.
Dewan Administrasi Negara Myanmar "bertanggungjawab atas hancurnya demokrasi danundang-undang," seperti dikatakan Uni Eropa dalam Jurnal Resmi mereka.
"Pasukan militer dan otoritas yang beroperasi di bawah kelola SAC telah melanggar HAM dengan serius sejak 1 Februari 2021, membunuh warga sipil dan pengunjuk rasa tidak bersenjata," lanjut mereka.
Sementara itu dua perusahaan yang juga dikenai hukuman adalah perusahaan yang mengumpulkan uang bagi junta militer.
Uni Eropa juga menerapkan embargo senjata di Myanmar.
Penulis | : | Maymunah Nasution |
Editor | : | Maymunah Nasution |
KOMENTAR