Pejabat keamanan Filipina yakin kapal penangkap ikan diawaki oleh personel terlatih militer China.
Tahun lalu, Presiden Filipina Rodrigo Duterte mengatakan kepada Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bahwa negara tersebut memiliki perlindungan hukum yang menjamin sebagian Laut China Selatan berada dalam zona ekonomi eksklusifnya.
“Perlindungan tersebut sekarang menjadi bagian dari hukum internasional."
"Jadi pemerintah negara lain seharusnya tidak boleh mengabaikan hukum internasional."
Awalnya, Duterte menolak untuk mengkritik China pada tahun 2019.
Namun pada bulan Januari, Filipina memprotes undang-undang baru China yang mengizinkan penjaga pantainya menembaki kapal asing, yang menggambarkannya sebagai ancaman perang.
China menjadi semakin tegas atas klaim yang disengketakan atas perairan tersebut.
Bahkan secara teratur meluncurkan latihan militer di wilayah tersebut untuk mempertahankan klaimnya.
Penulis | : | Mentari DP |
Editor | : | Mentari DP |
KOMENTAR