Upaya tersebut belum dilaporkan sebelumnya, dan keluar setelah militer Myanmar menetapkan gubernur bank central baru dan menahan pejabat pro reformasi selama kudeta.
Hal ini menandai upaya nyata para jenderal Myanmar untuk membatasi sanksi internasional setelah mereka menangkap pejabat terpilih, termasuk presiden terpilih Aung San Suu Kyi.
Tentara merebut kekuasaan dengan menyebut adanya penipuan dalam pemilu tahun 2020 dan mengklaim jika komisi pemilihan telah dibubarkan.
Juru bicara untuk pemerintah militer Myanmar masih menolak berkomentar atas hal ini.
AS, Kanada, Uni Eropa dan Inggris telah nyatakan sanksi segar setelah terjadinya kudeta dan tindakan keras mematikan yang dilakukan para tentara terhadap demonstran.
PBB Kamis lalu mengatakan setidaknya 54 warga telah dibunuh sejak kudeta tersebut, dan lebih dari 1700 warga ditahan, termasuk 29 wartawan.
Dengan mengumumkan perintah eksekutif untuk memberi hukuman para jenderal dan gurita bisnis mereka, Biden mengatakan pada 10 Februari jika AS mengambil langkah mencegah jenderal "memiliki akses" untuk dana pemerintah Myanmar senilai Rp 15 Triliun itu.
Pejabat AS tidak menjelaskan pernyataan itu saat itu, tapi perintah eksekutif yang dikatakan hari berikutnya secara spesifik menamakan Bank Central Myanmar sebagai bagian dari pemerintah Myanmar.
Penulis | : | Maymunah Nasution |
Editor | : | Maymunah Nasution |
KOMENTAR