:quality(100)/photo/2018/04/22/3572694841.jpg)
Intisari-Online.com - China dan Rusia telah menghalangi PBB agar tidak mengutuk kudeta militer yang sedang berlangsung di Myanmar.
Dilansir dari Business Insider, Dewan Keamanan PBB yang beranggotakan 15 orang bertemu pada hari Selasa untuk memberikan suara pada pernyataan bersama setelah kepala militer Myanmar Min Aung Hlaing pada hari Senin menguasai negara itu.
Dia kemudian menahan ratusan anggota parlemen termasuk Presiden Win Myint dan kepala pemerintahan de facto Aung San Suu Kyi.
Kudeta tersebut terjadi setelah pemilu pada November 2020 yang diklaim militer sebagai penipuan.
Militer pun memberlakukan keadaan darurat selama setahun.
Polisi Myanmar , yang beroperasi di bawah militer, dikenakan Suu Kyi dengan pelanggaran hukum impor dan menggunakan perangkat komunikasi ilegal - walkie-talkie - Rabu, BBC melaporkan . Polisi juga mendakwa Win Myint karena melanggar aturan COVID-19, menurut BBC.
Pernyataan PBB berusaha untuk "mengutuk kudeta militer" dan menyerukan kepada militer untuk "segera membebaskan mereka yang ditahan secara tidak sah," menurut rancangan yang dilihat oleh Politico .
Namun, dewan tersebut tidak dapat mengeluarkan pernyataan itu karena duta besar PBB dari China dan Rusia mengatakan mereka akan membutuhkan restu masing-masing dari Beijing dan Moskow sebelum menyetujui, Associated Press melaporkan.
"China dan Rusia telah meminta lebih banyak waktu," kata seorang diplomat kepada Agency France-Presse .
Sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB, China dan Rusia dapat memveto atau menunda aktivitas badan tersebut.
Mengeluarkan pernyataan bersama adalah langkah pertama untuk menegakkan sanksi dan Sherine Tadros, wakil direktur advokasi di Amnesty International, mengatakan kepada AP bahwa dewan perlu bertindak.
"Dewan Keamanan juga harus memberlakukan embargo senjata global yang komprehensif terhadap Myanmar."
"Dan yang terpenting, merujuk situasi di Myanmar ke Pengadilan Kriminal Internasional," kata Tadros, menambahkan bahwa dewan harus membekukan aset Min Aung Hlaing.
Negara-negara dapat memberlakukan sanksi terhadap Myanmar sendiri, tetapi agar PBB mengeluarkannya, diperlukan resolusi, yang tampaknya tidak mungkin mengingat keengganan China dan Rusia.
Pada hari Selasa, Departemen Luar Negeri AS secara resmi menyebut pengambilalihan itu sebagai "kudeta", yang berarti tidak dapat menawarkan bantuan kepada rezim militer baru.
AS adalah anggota tetap Dewan Keamanan PBB.
Di Myanmar, orang-orang mengungkapkan kemarahan mereka.
Aktivis lokal meluncurkan "Gerakan Pembangkangan Sipil" di Facebook pada hari Selasa dan pada Rabu pagi sudah hampir punya 150.000 pengikut.
Para dokter dan perawat di 70 rumah sakit di seluruh negeri juga berhenti bekerja sebagai protes atas kudeta militer.
Baca Juga: Inilah Andy Jassy, CEO Amazon Baru Pengganti Jeff Bezos Setelah Mengundurkan Diri
'Perombakan kabinet'
China memiliki sejarah panjang dalam membela Myanmar, dan enggan menyebut pengambilalihan itu sebagai "kudeta".
China adalah mitra dagang terbesar Myanmar, yang memiliki jaringan pipa minyak dan gas utama di negara itu, dan saat ini sedang bekerja untuk membangun "Koridor Ekonomi China-Myanmar".
"China adalah tetangga yang ramah bagi Myanmar," kata juru bicara kementerian luar negeri China Wang Wenbin pada hari Senin, Reuters melaporkan.
"Kami berharap semua pihak di Myanmar dapat menangani perbedaan mereka dengan tepat di bawah konstitusi dan kerangka hukum serta menjaga stabilitas politik dan sosial."
Pada hari Senin, kantor berita Xinhua yang dikelola pemerintah menyebut kudeta itu sebagai "perombakan kabinet."
Sementara banyak negara menghindari Myanmar karena kediktatoran militernya antara 1962 dan 2011, China mendukungnya dan juga telah membina hubungan yang sehat dengan Suu Kyi sejak dia menjadi pemimpin pada tahun 2015.
China membela Myanmar dan Suu Kyi saat mereka menghadapi tuduhan genosida.
Suu Kyi dituduh mendepak setidaknya 740.000 Muslim Rohingya ke luar negeri sejak Agustus 2017, menurut Human Rights Watch.
Pada akhir Januari 2020, Pengadilan Internasional PBB memutuskan bahwa Myanmar harus "mengambil semua tindakan" untuk mencegah genosida terhadap etnis minoritas.
Pada bulan yang sama, China mengatakan bahwa pihaknya "dengan tegas mendukung upaya Myanmar untuk melindungi hak dan kepentingan yang sah serta martabat nasionalnya di arena internasional," lapor AFP.
(*)