Mengutip Anandolu Agency (8/8/2019), Nyo Nyo Thin, pendiri Yangon Watch, yang berfokus pada pemantauan proyek-proyek yang didanai pemerintah, mengatakan orang masih harus membayar suap kepada pejabat agar prosedur rumit mereka selesai.
Dia memberi tahu Anadolu Agency bahwa mereformasi mekanisme administrasi saat ini sangat penting dalam mengatasi kebiasaan buruk ini.
"Apa yang terjadi sekarang, adalah staf dan pejabat tidak akan menanggapi permintaan Anda tepat waktu kecuali Anda membayar suap," katanya.
“Enggak mau pusing, jadi bayar (suap),” imbuhnya, menegaskan bahwa proses pengadaan yang sederhana dan transparan akan mengurangi peluang terjadinya praktik korupsi di pemerintahan.
Baca Juga: Jangan Langsung Kasih Obat, Ini Obat Penurun Panas Alami untuk Anak
Sebuah survei yang dilakukan oleh Komisi Anti-Korupsi Myanmar (ACC) awal tahun 2019 mendukung bahwa korupsi berkembang pesat di kalangan staf pemerintah.
Berdasarkan survei yang dirilis Mei 2019, 90% orang yang ikut serta menjawab bahwa mereka mengalami kesulitan berbisnis dengan pemerintah kecuali mereka menyuap pejabat.
“Korupsi skala kecil dan menengah sangat sistematis dalam mekanisme administrasi,” kata Kyaw Soe, juru bicara ACC.
Dalam kebanyakan kasus, pejabat tinggi melindungi pejabat yang lebih rendah karena mereka menerima sebagian dari suap, katanya kepada Anadolu Agency, seraya menambahkan bahwa hal ini mempersulit pembuktian korupsi di pemerintahan.
Penulis | : | Khaerunisa |
Editor | : | Khaerunisa |
KOMENTAR