Pernah Jadi Negara Paling Korup Kedua di Dunia setelah Somalia, Myanmar Kini Disebut Mengalami Peningkatan Signifikan dalam Memerangi Korupsi, Tapi Masih Hadapi Masalah Ini

Intisari-Online.com - Myanmar pernah digolongkan sebagai negara paling korup di dunia selama diperintah oleh junta militer selama hampir setengah abad.

Pada 2010 ketika di bawah junta militer, Myanmar merupakan negara paling korup kedua setelah Somalia, dikutip Anadolu Agency.

Dikatakan, perbaikan setelah serangkaian reformasi yang diperkenalkan oleh pemerintah kuasi-sipil sejak 2010, menunjukkan situasi melawan korupsi di Myanmar mulai membaik.

Junta militer sendiri resmi dibubarkan pada 2011, setelah dilakukan pemilihan umum di tahun 2010 dan pemerintahan sipil nominal dilantik.

Baca Juga: Negara Paling Korup di Dunia Masih Ditempati Negara Afrika, Ini Negara-negara Terkorup hingga Terbersih dari Tahun Pandemi 2020

Sementara itu, Indeks Persepsi Korupsi (CPI) 2020 terbaru yang dirilis Transparency International menunjukkan skor CPI negara ini adalah 28.

Dikatakan Transparency International, Myanmar mengalami peningkatan signifikan pada CPI, yaitu meningkat 13 poin sejak 2012.

Investigasi terhadap pejabat tingkat tinggi dan implementasi reformasi hukum dan kelembagaan disebut menunjukkan beberapa kemajuan dalam upaya anti-korupsi negara tersebut.

Juga peningkatan kemauan politik untuk memerangi korupsi.

Baca Juga: Pantas ChinaBerani Obok-obok Ekonomi Dunia, Ternyata 68 Negara Sudah Jatuh Dalam Cengkeraman Negeri Panda, Utang Mereka Jadi Berlipat Ganda!

Sebuah laporan baru-baru ini, Global Corruption Barometer - Asia, menemukan bahwa banyak sekali warga Myanmar yang berpikir pemerintah mereka melakukan pekerjaan yang baik dalam menangani korupsi, dan bahwa orang biasa dapat membuat perbedaan dalam memerangi korupsi.

Namun, sayangnya, terlepas dari perbaikan-perbaikan tersebut, terdapat kesenjangan hukum dan struktural yang menghambat upaya antikorupsi.

Selain itu, militer terus bertindak tanpa hukuman dan pemerintah tidak berbuat banyak untuk melindungi hak asasi manusia, termasuk kebebasan berekspresi dan berkumpul.

Mengalami peningkatan signifikan bukan berarti Myanmar termasuk negara yang bersih dari korupsi.

Baca Juga: Bukan Amerika, Ternyata Justru Rusia Adalah Negara Terakhir yang Akan Dihancurkan China, Sengketa Zaman Kuno Ini Konon Jadi Pemicunya

Skor transparansi 28 yang dimiliki Myanmar masih jauh dari skor CPI sempurna yang ditetapkan Transparency International.

CPI merupakan Indeks yang memeringkat 180 negara dan wilayah berdasarkan persepsi tingkat korupsi sektor publik menurut para ahli dan pengusaha.

Digunakan skala nol hingga 100, di mana nol sangat korup dan 100 sangat bersih.

Dengan skor tersebut, Myanmar hanya menempati peringkat ke-137 dari 180 negara.

Baca Juga: ‘Saya tahu Teman Saya Tidak Akan Meninggalkan Saya’, Kisah Operasi Eiche, Penyelamatan Diktator Italia Benito Mussolini

Mengutip Anandolu Agency (8/8/2019), Nyo Nyo Thin, pendiri Yangon Watch, yang berfokus pada pemantauan proyek-proyek yang didanai pemerintah, mengatakan orang masih harus membayar suap kepada pejabat agar prosedur rumit mereka selesai.

Dia memberi tahu Anadolu Agency bahwa mereformasi mekanisme administrasi saat ini sangat penting dalam mengatasi kebiasaan buruk ini.

"Apa yang terjadi sekarang, adalah staf dan pejabat tidak akan menanggapi permintaan Anda tepat waktu kecuali Anda membayar suap," katanya.

“Enggak mau pusing, jadi bayar (suap),” imbuhnya, menegaskan bahwa proses pengadaan yang sederhana dan transparan akan mengurangi peluang terjadinya praktik korupsi di pemerintahan.

Baca Juga: Jangan Langsung Kasih Obat, IniObat Penurun Panas Alami untuk Anak

Sebuah survei yang dilakukan oleh Komisi Anti-Korupsi Myanmar (ACC) awal tahun 2019 mendukung bahwa korupsi berkembang pesat di kalangan staf pemerintah.

Berdasarkan survei yang dirilis Mei 2019, 90% orang yang ikut serta menjawab bahwa mereka mengalami kesulitan berbisnis dengan pemerintah kecuali mereka menyuap pejabat.

“Korupsi skala kecil dan menengah sangat sistematis dalam mekanisme administrasi,” kata Kyaw Soe, juru bicara ACC.

Dalam kebanyakan kasus, pejabat tinggi melindungi pejabat yang lebih rendah karena mereka menerima sebagian dari suap, katanya kepada Anadolu Agency, seraya menambahkan bahwa hal ini mempersulit pembuktian korupsi di pemerintahan.

Baca Juga: ‘Aku Adalah Pecinta Bukan Petarung’ Kaisar Romawi yang Cinta Damai Ini Dipaksa untuk Ikut Berperang, Dilakukan Bukan untuk Dirinya Sendiri

Selain Myanmar, negara-negara Asia Pasifik yang dianggap mengalami peningkatan skor yang signifikan adalah Afghanistan, China, Nepal, Korea Selatan, dan Timor Leste. Dan lainya di dunia yaitu Ekuador, Yunani, dan Guyana.

Sementara itu, negara yang mengalami penurunan skor yang signifikan di Asia Pasifik adalah Australia dan Mongolia. Lainnya di dunia yaituBosnia & Herzegovina, Guatemala, Lebanon, Malawi, Malta, dan Polandia

Secara global, Denmark dan Selandia Baru berada di puncak indeks, dengan 88 poin.

Sedangkan Suriah, Somalia dan Sudan Selatan berada di urutan terakhir, masing-masing dengan 14, 12 dan 12 poin.

Baca Juga: Selain Jempol Kaki, Ini Titik di Kaki yang Harusnya Anda Pijat, Sembuhkan Penyakit Ini

(*)

Artikel Terkait