Namun, Portugal menolak mengakui hak tersebut dan mengakui Timor-Leste sebagai provinsi Portugis, setara dengan provinsi-provinsi lainnya.
Setahun kemudian pada 1974, terdapat Revolusi April yang memulihkan demokrasi di Portugal dan Pemerintah Portugal menghormati hak penentuan nasib sendiri untuk Timor-Leste.
Menindaklanjuti progres ini, pada Mei 1974 dibentuk lah Komite Penentuan Nasib Sendiri Timor Timur di Dili, yang saat ini menjadi ibu kota negara.
Sejumlah pengamat independen yang berkunjung ke wilayah Timor Timur menilai mayoritas masyarakat di sana menolak untuk berintegrasi atau bergabung dengan Indonesia, dikarenakan perbedaan budaya sebagai salah satu alasan utamanya.
Proklamasi
Program dekolonialisasi mulai gencar terjadi sejak Januari 1975, kerajaan kolonial Portugal dibubarkan, gerakan pembebasan di tataran lokal pun meningkat.
Sebuah pemilihan lokal pun diadakan, ketika itu di distrik Lautem untuk kepemimpinan administratif regional.
Pada hasil jajak pendapat pertama, organisasi partisan Apodeti (Asosiasi Demokratik Rakyat Timor) kurang mendukung pemisahan diri ini, sementara rakyat Timor menolak untuk integrasi dengan Indonesia melalui cara-cara demokratis.
Penulis | : | Maymunah Nasution |
Editor | : | Maymunah Nasution |
KOMENTAR