Bagaimana Kebijakan Ekonomi Pada Masa Demokrasi Parlementer?

Pada masa ini, sistem pemerintahan Indonesia menganut sistem parlementer, di mana parlemen memiliki peranan penting dalam menentukan kebijakan pemerintahan, termasuk kebijakan ekonomi.

Berikut ini adalah kebijakan ekonomi pada masa demokrasi parlementer.

Tujuan Kebijakan Ekonomi Masa Demokrasi Parlementer:

Membangun ekonomi nasional yang mandiri dan kuat.

Meningkatkan taraf hidup rakyat.

Menciptakan lapangan kerja.

Menstabilkan perekonomian.

Kebijakan Ekonomi Utama Masa Demokrasi Parlementer:

Kebijakan Liberal:

Sistem ekonomi liberal diterapkan, dengan peran swasta yang lebih besar.

Perdagangan bebas didorong.

Investasi asing diajak masuk.

Baca Juga: Lagi-lagi Karena Faktor Ekonomi Yang Kolaps Pasca-Perang Dunia II, Ternyata Ini Alasan Peristiwa Agresi Militer I

Kebijakan Nasionalis:

Usaha-usaha Belanda dinasionalisasi.

Perusahaan-perusahaan pribumi dimajukan.

Ekonomi rakyat diperkuat.

Dampak Kebijakan Ekonomi Masa Demokrasi Parlementer:

Perekonomian Indonesia mengalami pertumbuhan.

Produksi industri dan pertanian meningkat.

Perdagangan luar negeri meningkat.

Namun, inflasi juga meningkat.

Kesenjangan ekonomi antar daerah dan kelompok masyarakat masih lebar.

Beberapa Kebijakan Ekonomi Penting Masa Demokrasi Parlementer:

Baca Juga: Apa Langkah-langkah yang Ditempuh Pemerintah Orde Baru dalam Bidang Ekonomi?

Gunting Syafruddin: Kebijakan pemotongan nilai mata uang yang bertujuan untuk mengatasi inflasi.

Sistem Ekonomi Liberal: Kebijakan yang mendorong peran swasta dan perdagangan bebas.

Nasionalisasi Usaha-usaha Belanda: Kebijakan pengambilalihan perusahaan-perusahaan Belanda oleh pemerintah Indonesia.

Bentuk Koperasi: Upaya untuk memperkuat ekonomi rakyat.

Kesimpulan:

Kebijakan ekonomi pada masa Demokrasi Parlementer memiliki tujuan untuk membangun ekonomi nasional yang mandiri dan kuat, meningkatkan taraf hidup rakyat, menciptakan lapangan kerja, dan menstabilkan perekonomian.

Kebijakan ini memiliki dampak positif dan negatif, dan masih menjadi perdebatan para ahli sejarah dan ekonomi.

Demikian,adalah kebijakan ekonomi pada masa demokrasi parlementer.