Advertorial
Intisari-Online.com -Sampai saat ini, konflik Israel-Palestina belum menemukan titik penyelesaian.
Presiden Palestina Mahmoud Abbas pada Rabu (28/10/2020) meminta Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres untuk menyelenggarakan konferensi internasional untuk membahas perdamaian di Timur Tengah.
Menurut kantor berita, WAFA, Abbas mengirimkan surat kepada Guterres, memintanya untuk berkoordinasi dengan Kuartet Timur Tengah dan Dewan Keamanan (DK) PBB untuk mengadakan konferensi tersebut.
Melansir Xinhua News pada Kamis (29/10/2020), surat tersebut meminta mayoritas negara adidaya di dewan tersebut "agar pada awal tahun depan mulai menyiapkan konferensi internasional untuk perdamaian di Timur Tengah."
Abbas mengatakan bahwa konferensi tersebut akan membantu membuka jalan untuk terlibat dalam proses perdamaian yang serius berdasarkan hukum internasional, resolusi PBB, dan referensi yang relevan, kata WAFA.
Dalam surat itu, Abbas mengatakan bahwa konferensi itu "harus mengakhiri okupasi (Israel) serta membantu rakyat Palestina mencapai kebebasan dan kemerdekaan mereka."
Sementara itu,Pemerintah Amerika Serikat ( AS) secara nyata semakin mengakui Yerusalem sebagai bagian dari negara Israel dengan mengesahkan warga Amerika yang lahir di Yerusalem dapat mencantumkan Israel sebagai negara kelahirannya di paspor.
Hal itu diumumkan Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo, pada Kamis (29/10/2020) sebagai pengakuan mendalam Washington atas kota Yerusalem sebagai ibu kota Israel yang disengketakan dengan Palestina.
Langkah tersebut adalah yang terbaru dari serangkaian perubahan kebijakan pro-Israel oleh pemerintah AS di bawah kepemimpinan Donald Trump, menjelang pemilihan presiden AS 2020 pada pekan depan.
Lima tahun lalu, ketika Presiden Barack Obama menjabat, Mahkamah Agung AS telah mengeluarkan UU yang mengizinkan warga Amerika kelahiran Yerusalem untuk mencantumkan Israel sebagai asal negaranya di paspor mereka.
Namun, UU tersebut dianggap melanggar hukum kekuasaan presiden dalam mengatur kebijakan luar negerinya.
Yerusalem yang memiliki status sebagai kota suci bagi Muslim, Yahudi dan Kristen, menjadi salah satu topik konflik antara Israel dan Palestina dalam memperebutkan wilayah.
Pada 2017, Trump membalikkan kebijakan AS selama beberapa dekade dengan mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, yang mana tidak dilakukan oleh banyak negara untuk menjaga sumbu konflik.
Melansir Reuters pada Kamis (29/10/2020), Pompeo mengatakan keputusan untuk mengizinkan warga AS kelahiran Yerusalem untuk memilih mendaftarkan Israel atau Yerusalem sebagai tempat kelahiran mereka, adalah bentuk "konsistensi" terhadap proklamasi Trump pada 2017.
Rakyat Palestina yang menginginkan Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara masa depan yang mereka cari di Tepi Barat dan Gaza, terpukul oleh kebijakan AS.
Trump "mencoba untuk menghapus hak-hak Palestina," kata Wasel Abu Youssef dari payung Organisasi Pembebasan Palestina kepada Reuters.
Abu Youssef menuduh calon presiden petahana AS itu berusaha untuk "mendorong Penginjil dan Yahudi Amerika meningkatkan suara pemilihan untuknya."
Pada Rabu (28/10/2020), pemerintahan Trump mencabut larangan pendanaan pembayar pajak AS untuk penelitian ilmiah yang dilakukan oleh Israel di permukiman Tepi Barat.
Utusan Trump juga membantu membangun hubungan antara Israel dan Uni Emirat Arab, Bahrain dan Sudan, yang kemudian dianggap Palestina sebagai negara-negara pengkhianat.
“Langkah normalisasi oleh beberapa negara Arab telah menyebabkan melemahnya barisan Arab,” tambah Abu Youssef.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul AS Sahkan Warganya Cantumkan Israel sebagai Negara dari Yerusalem di Paspor
(*)
Ingin mendapatkan informasi lebih lengkap tentang panduan gaya hidup sehat dan kualitas hidup yang lebih baik?Langsung saja berlangganan Majalah Intisari. Tinggal klik disini